Hampir Separuh Anak Miskin Tinggal di Pulau Jawa

X - Eko Sulestyono - 25 Jul 2017 - 11:53

Suhariyanto, Kepala BPS Pusat. -Foto: Eko

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bekerja sama dengan United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF), meluncurkan buku ‘Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivatisasi Hak Dasar Anak Indonesia’.

Suhariyanto, Kepala BPS Pusat mengatakan, dalam memenuhi hak-hak dasar anak diperlukan upaya dan kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan data analisa yang akurat. ”Buku yang diluncurkan hari ini menyediakan indikator yang dapat dijadikan standar pengukuran keberhasilan pembangunan manusia yang terkait dengan anak”, jelasnya, saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Suhariyanto juga menjelaskan, menurut data BPS berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) Maret 2016, secara nasional persentase anak miskin di Indonesia sebesar 13,31 persen. Angka tersebut bahkan dapat menjadi lebih dari tiga kali lipat (57,05 persen), bila Garis Kemiskinan (GK) dikalikan dua dari Garis Kemiskinan (GK) secara nasional.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, angka kemiskinan anak tertinggi berada di Provinsi Papua (35,37 persen), Papua Barat (31,03 persen), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu sebesar 26,2 persen. Sementara angka kemiskinan anak terendah di Provinsi Bali (5,39 persen), DKI Jakarta (5,55 persen) dan Kalimantan Selatan (6,06 persen). Hampir separuh anak miskin di Indonesia atau sekitar 47,39 persen berada di Pulau Jawa.

Pendekatan Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) selama ini menjadi metode yang digunakan oleh BPS dalam mengukur angka kemiskinan anak multidimensi. Terdapat 6 dimensi yang diukur dalam MODA, masing-masing perumahan, fasilitas makanan dan nutrisi, pendidikan, perlindungan anak dan kesehatan.

Berdasarkan hasil MODA yang dilakukan oleh BPS, menunjukkan sebesar 89,57 persen anak umur 0-17 tahun mengalami deprivasi, setidaknya pada satu dimensi. Sedangkan 64,95 persen anak ternyata mengalami deprivasi paling tidak pada dua dimensi atau termasuk dalam multipel deprivasi.

Jumpa pers dihadiri beberapa pejabat negara atau setingkat menteri, di antaranya Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga beberapa delegasi perwakilan UNICEF yang ada di Indonesia.