Gubernur NTB Prihatin Nasib TKI Ilegal di Malaysia

MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi, meminta kepada pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk bisa memperhatikan nasib TKI ilegal yang terjaring keimigrasian pemerintah negara Malaysia.

“Langkah tersebut penting dilakukan, untuk memastikan keberadaan TKI yang terjaring dalam Operasi Pati Pemerintah Malaysia tidak terlantar,” kata Majdi di Mataram, Rabu (5/7/2017).

Kepada Kemenlu dan BNP2TKI ia juga meminta supaya bisa intens melakukan komunikasi terkait nasib TKI ilegal di Malaysia, sebab walau bagaimanapun juga, mereka merupakan WNI yang wajib dilindungi dan diperhatikan, terlepas dari status mereka yang ilegal.

“Kalau memang bisa dilakukan pemutihan supaya dilakukan pemutihan, tapi kalau tidak bisa dilakukan dan terpaksa dilakukan pemulangan, harus dipulangkan dengan baik dan secara terhormat, jangan sampai terlantar. Harus diakui, TKI selama ini, baik legal maupun non prosedural, telah banyak berkontribusi bagi devisa negara, menjadi tanggung jawab bersama ketika mereka (TKI) tersangkut permasalahan di negara tempat bekerja,” tutur Majdi.

Lebih lanjut Majdi mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya bisa melakukan komunikasi, berkoordinasi dengan Kemenlu maupun BNP2TKI, supaya para TKI bisa mendapatkan penanganan dengan baik.

“Kita, Pemerintah Daerah NTB kan tidak memiliki kewenangan melakukan penanganan pemerintah di luar negeri, jadi tidak bisa banyak berbuat, selain melakukan langkah tersebut,” tegasnya.

Untuk diketahui, NTB sendiri termasuk salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia.  Setiap tahun TKI yang berangkat khusus ke negara tujuan Malaysia mencapai 50 ribu. Itu baru yang resmi, belum yang berangkat melalui jalur non prosedural.