Basuki Hadimoeljono: Kandidat Ibu Kota Negara di Kalimantan Tinggal Tiga Provinsi

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Basuki Hadimoeljono menjelaskan, kemungkinan besar ke depannya hanya tinggal tiga Provinsi yang menjadi kandidat penentuan lokasi Ibukota Negara atau Pusat Pemerintahan yang baru.

Hal tersebut disampaikan Basuki Hadimoeljono sesuai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementrian Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketiga Provinsi tersebut masing-masing adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Saat ini ketiga Provinsi tersebut sedang diproyeksikan atau dikaji oleh Pemerintah melalui Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menggantikan Jakarta sebagai Ibukota sekaligus Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Namun Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono enggan berkomentar apakah Kota Palangka Raya yang saat ini masih merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan calon kandidat terkuat jika dibandingkan dengan dua kota lainnya, yaitu Kota Samarinda (Kalimantan Timur) atau Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Basuki Hadimoeljono mengaku bahwa penentuan lokasi yang tepat sebagai calon pengganti Ibukota Negara atau Pusat Pemerintahan yang baru tersebut memang sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala Negara dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo.

“Presiden nantinya yang akan menentukan dimana lokasi yang tepat berdasarkan rekomendasi atau masukan yang sebelumnya telah dikaji oleh Kementrian/Kepala Bappenas,” jelasnya.

Tugas Kementrian PUPR hanya sebatas membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur, misalnya seperti membangun perumahan untuk 900 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga menyediakan fasilitas infrastruktur pendukung lainnya. Namun hingga saat ini Kementrian PUPR masih menunggu kepastian selesainya kajian dari Kementrian/Kepala Bappenas.