Pemkot Banjarmasin Bangun Rumah Sakit Bertarif Murah
SELASA, 14 MARET 2017
BANJARMASIN — Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menyambangi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Suriansyah seiring kasak-kusuk swasta ikut membantu pendanaan proyek melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
|
| Komisi III DPRD Banjarmasin inspeksi ke lokasi proyek RSUD Sultan Suriansyah. |
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, M. Faisal Hariyadi, mendorong Pemkot Banjarmasin secepatnya merampungkan proyek RSUD Sultan Suriansyah. Menurut Faisal, anggaran Rp38 miliar yang telah disepakati hanya cukup melanjutkan kegiatan tahap pertama, yaitu penyelesaian poliklinik di RSUD Sultan Suriansyah.
“Masalah kekurangan dana sebesar Rp140 miliar, kami akan cari solusinya,” kata Faisal disela inspeksi lapangan ke RSUD Sultan Suriansyah, Selasa (14/3/2017).
Ia belum mengetahui teknis kerja sama dari opsi KBPU karena Pemerintah Kota Banjarmasin belum membicarakan bersama DPRD. “Belum ada konfirmasi terkait KBPU dan solusi ini belum final,” ujarnya.
Selain itu, M, Faisal Hariyadi bekeinginan pembanguan dan pelayanan RSUD Sultan Suriansyah sesuai komitmen awal antara Pemkot dan DPRD Kota Banjarmasin. Ia berharap, Pemkot Banjarmasin dapat mewujudkan pelayanan rumah sakit yang murah untuk warga Kota Banjarmasin.
“Selama ini rumah sakit yang murah belum ada. Maka, niat awal antara Pemkot Banjarmasin dan DPRD jangan dibelok-belokkan sehingga rumah sakit murah untuk warga Kota Banjarmasin dapat terwujud,” ujar M. Faisal Hariyadi.
Kunjungan itu juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Gusti Ridwan Sofyani. Ia mengatakan, program KPBU dalam penyediaan infrastruktur merupakan salah satu solusi membantu pendanaan proyek RSUD Sultan Suriansyah.
“Program kerja sama ini sebagai alternatif solusi atas permasalahan pembangunan infrastruktur RSUD Sultan Suriansyah yang terhambat karena keterbatasan anggaran Kota Banjarmasin,” kata Ridwan Sofyani.
Menurut Ridwan, pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya bergantung APBD, tetapi melibatkan partisipasi pihak swasta.
“Agar target percepatan pembangunan dapat terlaksana,” demikian ia berujar.
Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi