Pelaku Industri Keuangan MoU Penyaluran Pembiayaan Keuangan

RABU, 15 MARET 2017

MATARAM — Dukung pengembangan ekonomi masyarakat, belasan pelaku industri keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap menyalurkan pembiayaan keuangan. Kesiapan tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov NTB yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Wagub NTB Muhammad Amin, didampingi Kepala OJK NTB, dan Kepala BI Wilayah NTB, saat penandatanganan MoU dengan belasan pelaku industri keuangan.

”Kesepakatan bersama yang ditandatangani di antaranya terkait penyaluran pembiayaan kepada 3.540 UMKM sektor pariwisata, penyaluran asuransi tani untuk 25.000 hektar sawah dan asuransi ternak kepada 5.000 ekor sapi, pembentukan kluster rumput laut dan desa wisata, serta pembiayaan multi finance kepada 500 pelaku usaha di sektor kelautan dan pertanian,” kata Kepala OJK NTB, Yusri, di Hotel Golden Tulip Mataram, Rabu (15/3/2017).

Yusri mengatakan, bahwa sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya sebagai salah satu agen pembangunan, pelaku industri keuangan harus menunjukkan kinerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB secara massif, hingga ke seluruh pelosok wilayah NTB.

Ia mengaku, tahun 2016 lalu sempat merasa gembira karena porsi kredit produktif mencapai 52-53%, yang sebelumnya hanya 47,48%. Hal itu didukung oleh pertumbuhan kredit yang cukup fenomenal, mencapai 32 %. Namun, data akhir yang ter-up date per Januari 2017, porsi kredit produktif kembali turun dalam angka 49%.

“Tentu ini tidak bisa kita biarkan, harus ditingkatkan kembali, supaya keberadaan pelaku industri keuangan di NTB bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kalau tidak peran kita sebagai agen pembangunan nanti akan dipertanyakan,” katanya.

Untuk itu, menurut Yusri, acara ini digagas sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperhatikan sektor produktif pelaku usaha UMKM. Sektor prioritas NTB ada pada sektor pariwisata dan pertanian.

Diakui Yusri, perhatian pelaku industri keuangan di NTB terhadap kedua sektor tersebut dinilai masih sangat kurang. Data pembiayaan sektor pariwisata pada 2016 sebesar 2,94% % dari total 29 triliun yang dianggarkan. Untuk 2015 sebesar 2,95% dan 2014 sebesar 2,76%. Maka, pada 2017 ini, tentu menjadi tahun harapan bagi seluruh pelaku ekonomi, mengingat mega proyek di NTB, seperti di KEK Mandalika mulai dibangun.

“Kondisi tersebut tentu diharapkan dapat menyerap anggaran, karena ada aliran dana yang besar di sana, yang melibatkan banyak pekerja, sehingga diharapkan juga dapat menimbulkan multi player effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Demikian juga dengan sektor pertanian, share kredit pada tahun 2016 sebesar 1,48%, pada tahun 2015 sebesar 1,22 %, jadi hanya terperangkap di bawah 2 %. Padahal semua tahu bahwa potensi pertanian sangat baik. Sektor kelautan malah semakin miris, hanya sebesar 0,21% pada tahun 2016 lalu.

Yusri menambahkan, rendahnya serapan kredit ini tentu tidak bisa lepas dari peran pelaku industri keuangan. Untuk itu, tahun 2017 ini, pihaknya punya komitmen akan memberi perhatian lebih dan membiayai para pelaku sektor di atas.

“Hari ini ada 16 bank yang sudah siap berkomitmen dengan kami dan kami imbau bank-bank lain dapat segera menyusul, meskipun sudah pasti memang ada risiko yang besar di situ. Tapi, kami yakin risiko bisa dikurangi dengan menyiapkan karakter dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang itu. Kepada dinas terkait diharapkan dukungannya terhadap program ini dengan menyiapkan data mengenai pelaku UMKM di tiga sektor dimaksud yang cukup dan valid,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengaku, sangat senang dengan adanya MoU ini, karena akan bisa terus membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil terutama UKM yang seringkali terkendala masalah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

“Dengan adanya komitmen ini, melalui instansi terkait, masyarakat perlu diberi edukasi, pembinaan, pendampingan, sehingga paham bagaimana bertanggung jawab dalam proses pengembalian kredit, supaya tidak terjadi kredit macet,” pinta Amin.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi