Nelayan Muara Piluk Tetap Diberi Akses Sandar Kapal di Dekat Dermaga VII Bakauheni

KAMIS 2 MARET 2017

LAMPUNG—Pembangunan Dermaga VII Pelabuhan Bakauheni oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) cabang Bakauheni yang terintegrasi dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sempat membuat khawatir sejumlah nelayan. Pasalnya tempat sandar kapal tradisional nelayan yang ada di Dusun Muara Piluk Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni tersebut ikut terimbas proses pembersihan lahan (land clearing) oleh pelaksana proyek pembangunan Dermaga VII Bakauheni yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero).

 

Kepala Desa Bakauheni, Sahroni mengungkapkan telah melaporkan keluhan sejumlah nelayan yang merupakan warganya tersebut ke pihak ASDP dan telah melakukan koordinasi dengan pihak PT ASDP untuk diberi akses alur khusus kapal kapal tradisional nelayan di dekat dermaga VII Bakauheni.

Sahroni mengungkapkan setelah dilakukan pembahasan dengan pihak Desa Bakauheni diikuti sejumlah perwakilan kelompok nelayan pihak PT ASDP serta perwakilan sejumlah nelayan disepakati pihak PT ASDP cabang Bakauheni tetap memberikan akses untuk sandar kapal termasuk tidak melakukan penimbunan di alur masuk dan keluar nelayan Muara Piluk. 

Pihak Desa Bakauheni dan nelayan bahkan bahkan mengapresiasi langkah PT ASDP yang telah memberikan akses alur keluar dan masuk termasuk tidak melakukan penimbunan di dekat perumahan warga yang berbatasan langsung dengan dermaga VII yang sedang dikerjakan.

“Kami sangat mengapresiasi pihak ASDP yang tetap memberi kami ruang sekaligus alur masuk dan keluar bagi sejumlah kapal kapal tradisional nelayan, sebab dermaga Muara Piluk masih menjadi lokasi sandar kapal kapal tradisional baik kapal ketinting maupun kapal bagan congkel,” ungkap Kepala Desa Bakauheni, Sahroni saat dikonfirmasi Cendana News, Kamis (2/3/2017).

Sebagian nelayan mengakui meski proyek pemerintah untuk memperlancar arus distribusi dengan integrasi antara pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan Dermaga VII sangat vital, namun masyarakat tetap meminta untuk diberi akses sandar kapal.

Sebab akses sandar kapal tradisional nelayan berkaitan dengan sumber mata pencaharian sejumlah nelayan yang tinggal di Bakauheni dan mencari ikan di perairan Selat Sunda. Meski proses penimbunan dilakukan beberapa nelayan mengungkapkan saat ini masih tetap bisa beraktivitas terutama bagian yang akan dijadikan Dermaga VII telah diberi pembatas sehingga nelayan tetap bisa melakukan aktivitas sandar kapal.

Tahang, salah satu nelayan di Dusun Muara Piluk Kecamatan Bakauheni bahkan menyebut langkah yang dilakukan oleh PT ASDP Cabang Bakauheni memberi ruang untuk snadar kapal nelayan meski tanah yang dimiliki merupakan tanah ASDP merupakan hal yang sangat baik. Ia bahkan menyebut meski proyek pemerintah tersebut untuk kepentingan yang lebih luas namun kepentingan nelayan kecil tetap diperhatikan dengan tidak menimbun secara keseluruhan areal yang akan dibangun Dermaga VII Pelabuhan Bakauheni.

“Sebagai nelayan kecil kami tetap berharap kemurahan dari pemerintah dan alhamdulilah kami tetap diperhatikan dengan diberinya akses sandar kapal meski Dermaga VII yang dibangun harus menimbun pantai,” ungkap Tahang.

Terkait proses pembangunan dermaga VII yang sempat mengganggu aktifitas nelayan sebelum ada pertemuan dengan nelayan, Manager Operasional PT ASDP Cabang Bakauheni, Yefri Hendri, saat dikonfirmasi Cendana News membenarkan tetap memperhatikan kebutuhan nelayan. Ia bahkan mengungkapkan saat ini kebutuhan untuk akses masyarakat di wilayah tanah milik PT ASDP Bakauheni juga tetap diberikan kepada warga terutama nelayan yang berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan Dermaga VII.

“Betul kami telah menerima perwakilan pihak desa, kelompok nelayan yang meminta untuk diberi ruang sandar kapal tepat di sebelah dDrmaga VII yang akan dibangun dan sudah disepakati, tak ada masalah,”ungkap Yefri Hendri.

Dia mengaku kesepakatan tersebut juga telah disetujui kedua belah pihak terutama proyek pembangunan Dermaga VII dilakukan terintegrasi dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Selain pembangunan Dermaga VII perluasan area parkir dan juga proses pembangunan dermaga VII terus dikerjakan bersamaan dengan pembangunan fly over yang akan menghubungkan langsung jalan tol Trans Sumatera dengan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan loket pembelian tiket kendaraan. Beberapa kantor pelayanan bahkan telah dipindah untuk kelancaran pembangunan jalan fly over tersebut yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero).

Jurnalis: Henk Widi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Henk Widi