Ganjar Pranowo Tidak Khawatir Kasus E-KTP Dibuka

SELASA 7 MARET 2017

SOLO—Bola panas kasus Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), yang menyeret nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ditanggapi dengan santai. Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2009-2014 itu tak mempermasalahkan namanya muncul dari dukomen yang diduga potongan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dua tersangka proyek E-KTP, Sugiharto dan Irman yang akan mulai disidangkan pada Kamis (9/3/2017) besok lusa.

“Saya dulu pernah diperiksa terkait mekanisme pengadaan E-KTP itu dan sudah saya jelaskan semuanya kepada penyidik.  Mulai dari penganggarannya, hingga pengawasannya. Kalau mau dibuka, saya sepakat biar transparan semuanya,” ungkap Gajar  di sela kegiatan Rembug Intregitas, yang juga dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Balaikota Solo, Selasa (7/3/2017).

Dalam pemeriksaan KPK itu, lanjut Ganjar, dirinya pernah ditanyakan perihal anggaran untuk proyek E-KTP yang naik turun.  Politisi partai PDIP itu  menilai jika dalam proses politik, pembahasan anggaran  yang naik turun merupakan hal yang wajar. Dalam proses penganggaran, kata Ganjar tidak menjadi persoalan, karena yang menentukan adalah usulan anggaran tersebut disetujui atau tidak.

“Ketika sudah disetujui dan prosesnya sampai lelang, itu sudah dalam kewenangan pemerintah.  Sebenarnya proses lelangnya sudah sangat terbuka. Pengawasan yang saat itu kita lakukan adalah mengundang pemerintah untuk mereport (memberikan laporan perkembangan).  Saya kira laporannya juga oke-oke saja,”  terang Ganjar.

Diakui Gubernur Jateng, saat awal proyek E-KTP berjalan, Komisi II sudah menemukan sejumlah persoalan terkait proyek yang menelan anggaran Rp6 triliun tersebut. Seperti, ditemukannya sejumlah peralatan yang tidak masuk daftar  pengadaan, namun alat itu ada. 

“Yang kita tanyakan adalah apakah alat itu  gratis. Kemudian  dulu itu ada soal pilihan kartunya, apakah itu kontaktit ataukah kontakles. Jadi akhirnya diambil yang kontakles,” kenang dia.

Soal pengawasan E-KTP, menurut Ganjar tidak semua anggota Komisi II saat itu mengetahui permasalahan tersebut. Sebab, untuk permasalahan proyek E-KTP yang bersifat teknis, banyak diserahkan kepada pihak  pemerintah. 

“Sebenarnya proses E-KTP dulu berjalannya biasa saja, karena usulan dari Pemerintah kita juga pembahasannya bisa seperti pembahasan anggaran lainnya. Kalaupun saat ini mau dibuka, silahkan saja justru akan semakin transparan,” tutup Ganjar.

Jurnalis: Harun Alrosid/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Harun Alrosid