Maksimalkan Geopark Indonesia, Badan Geologi Gandeng Sejumlah Pihak

JUMAT, 20 JANUARI 2017

YOGYAKARTA — Indonesia dikenal memiliki potensi kekayaan alam khususnya bidang geologi yang luar biasa. Selain memiliki situs geologi paling banyak di dunia, Indonesia juga dianggap menjadi satu-satunya negara dengan keunikan geologi yang tidak dimiliki negara manapun di dunia.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Ego Syahrial.

Sayangnya, upaya pengelolaan dan pemanfaatan situs-situs geologi yang ada di Indonesia hingga saat ini, dirasa belum bisa berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah terkait soal pengembangan situs-situs geologi itu menjadi geopark, baik itu geopark tingkat nasional maupun geopark dunia atau geopark global yang diakui UNESCO.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Ego Syahrial, menyebut, sedikitnya terdapat 65 situs geologi heritage yang ada di Indonesia. Namun dari jumlah itu, hingga tahun 2016 baru 4 saja yang telah menjadi kawasan geopark tingkat nasional. Yakni, Kaldera Toba Sumatra Utara, Merangin Jambi, Ciletuh Pelabuhan Ratu, dan Rinjani. Sementara yang telah menjadi kawasan Geopark Global UNESCO baru ada 2, yakni Gunung Batur Bali dan Gunung Sewu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

Sebagai upaya meningkatkan akselerasi capaian nilai manfaat dari pemanfaatan sumber daya geologi secara berkelanjutan itulah, Badan Geologi Kementrian ESDM, menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana kerja pengembangan Geopark Indonesia tahun 2017.  Rapat ini digelar untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar stake holders (kementerian terkait dan pemerintah daerah) melalui penyusunan rencana kerja yang terintegrasi.

“Pengembangan geopark Indonesia tidak akan mampu jika hanya dibebankan Badan Geologi saja. Karena selain menyangkut aspek geologi, juga sangat terkait dengan kultur budaya, maupun kekayaan hayati. Sehingga memang harus melibatkan berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Maritim, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi, termasuk Pemerintah Daerah sendiri,” ujarnya di sela rapat, bertempat di Hotel Santika, Yogyakarta, Jumat (20/01/2017).

Ego menjelaskan, salah satu prosedur yang harus dilewati untuk menjadikan sebuah kawasan Geopark Global adalah melalui komite geopark nasional di bawah naungan UNESCO. Dalam setahun, setiap negara maksimal juga hanya diperbolehkan mengusulkan dua kawasan saja. Sehingga melalui rapat koordinasi inilah diharapkan akan dapat mempercepat pengembangan kawasan geopark global tersebut.

“Selain berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan serta perekonomian masyarakat, yang terpenting dari sebuah kawasan geopark adalah untuk memproteksi atau melindungi sekaligus melestarikan situs geopark itu sendiri menjadi sebuah kawasan cagar alam. Agar jangan sampai rusak oleh kegiatan-kegiatan penambangan dan lain-lain,” terangnya.

Ego mengakui, salah satu kendala dalam pengembangan geopark selama ini adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan status geopark tersebut agar tetap diakui. Ia menilai, mempertahankan status geopark lebih sulit dibanding mendapatkannya. Terlebih melihat peran serta masyarakat maupun pemerintah daerah setempat yang belum sepenuhnya dapat maksimal, hingga saat ini.

Suasana rapat koordinasi pengembangan geopark di Indonesia.

“Contohnya itu Gunung Batur. Memang saat ini sudah diterima sebagai geopark global. Tapi, setelah diterima, masih ada pertambangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Danaunya juga jadi lahan perikanan. Untung saat ini masih bisa dipertahankan. Contoh lain, Rinjani yang diusulkan sejak lama. Tapi, selalu gagal karena masih banyak sampah. Sehingga memang butuh peran dan kesadaran dari masyarakat maupun dan Pemda setempat. Semua harus ikut terlibat,” pungkasnya.

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana / Editor: Satmoko / Foto:  Jatmika H Kusmargana