NTB Swasembada Pangan Berkat Sistem Tanam Gora di Era Presiden Soeharto

SABTU, 17 DESEMBER 2016

MATARAM — Keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekarang ini sebagai salah-satu daerah penghasil dan penyangga pangan nasional, terutama Pulau Lombok, tidak terlepas dari sukses besar Sistem Tanam Gogo Rancah (GORA) di era Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan Gubernur NTB saat itu, Gatot Suherman.
Gubernur NTB, Zainul Majdi, saat menerima lambang bendera Provinsi NTB dari  Prajurit TNI AU usai melakukan penerjunan.
Sistem Tanam Gora merupakan sistem tanam padi yang dilakukan dengan cara melubangi tanah dengan kayu seukuran tangan yang ujungnya diraut. Setelah tanah dilubangi, bibit padi kemudian dimasukkan dan tinggal menunggu tunasnya tumbuh. Sistem Tanam Gora umumnya hanya bisa dilakukan di daerah tadah hujan, seperti yang banyak terdapat di bagian selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Sistem Tanam Gora di era Presiden Soeharto juga telah berjasa besar menyelamatkan NTB dari krisis pangan yang sempat melanda NTB selama beberapa tahun, dan baru bisa diatasi pada tahun 1990 setelah sistem tanam padi Gora ditemukan,” kata Gubernur NTB, Zainul Majdi, saat menjadi Pembina Upacara di Hari Ulang Tahun Ke-58 NTB di Lapangan Bumi Gora Mataram, Sabtu (17/12/2016).
Setelah Sistem Tanam Gora ditemukan dan diterapkan, semenjak saat itu, masyarakat NTB, khususnya bagian selatan yang semula mengalami krisis pangan, tak lagi sekedar bisa menghasilkan pangan padi dan palawija untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, juga mampu menyuplainya ke berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali, hingga kini.
Semenjak itu pula, Presiden Soeharto menetapkan NTB sebagai salah-satu daerah penyangga pangan nasional. Kini, setiap tahun produksi padi NTB terus mengalami peningkatan, termasuk tanaman palawija berupa jagung dan terakhir bahkan menjadi daerah penghasil bawang terbesar secara nasional di Indonesia.
“Untuk tahun 2015 saja, produksi padi NTB mencapai 2,1 Juta Ton, dan tahun ini ditargetkan bisa mencapai 3 Juta Ton dan terus bisa menyuplai kebutuhan beras daerah lain seperti NTT,” katanya.
Namun demikian, Zainul mengingatkan, lebih penting dari itu, selain mendorong petani terus meningkatkan hasil produksi, juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani, melalui perlindungan harga yang menguntungkan melalui penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) oleh Pemerintah Pusat.

Jurnalis : Turmuzi / Editor : Koko Triarko / Foto : Turmuzi

Lihat juga...