Pasca Demontrasi 4 November, Umat Islam Harus Konsolidasi Jaga Pancasila

Tak berlebihan, jika banyak tokoh bangsa ini mencemaskan demontrasi besar 4 November 2016. Pasalnya, demontrasi besar tersebut disinyalir banyak kepentingan global yang turut bermain. Dalam konstelasi politik terkait kasus Ahok, selain sensitifitas keagamaan yang tinggi ditangkap oleh kelompok-kelompok radikal sebagai peluang.

Sementara itu, dua ormas besar NU dan Muhammadiyah menjadi serba salah, karena jika turut terlibat dalam aksi itu khawatir terbawa ke dalam jaringan trans nasional. Namun, jika tak ikut dalam gerakan itu bisa ketinggalan kereta.

Sementara, kepentingan asing pun disinyalir turut memanfaatkan ketegangan terkait kasus Ahok tersebut, dengan lebih menekankan sentimen-sentimen anti etnis China, yang di Indonesia memang memiliki sejarah panjang baik dalam skala nasional maupun regional.

Demikian diungkapkan KH Abdul Muhaimin, saat ditemui di kediamannya, Sabtu (5/11/2016). 

Kyai plural yang akrab disapa Kyai Muhaimin itu menjelaskan, kepentingan asing bermain karena saat ini banyak negara-negara lain yang tidak rela Indonesia sebagai pasar ekonomi besar dunia berkiblat ke China.

Namun demikian lepas dari sinyalemen-sinyalemen itu, lanjutnya, hal penting pasca berlangsungnya aksi besar ormas Islam di Jakarta tersebut, dua ormas besar NU dan Muhammadiyah harus segera mengkonsolidasikan lagi kekuatan-kekuatan Islam untuk menjaga NKRI dan Pancasila.

“Jangan sampai jaringan trans nasional merasa umat Islam bisa bersatu tanpa NU dan Muhammadiyah,” jelasnya.

Terkait esensi perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok, menurut Kyai Muhaimin, demontrasi besar 4 November bisa dimaknai sebagai puncak kekesalan masyarakat terhadap perilaku Ahok yang selama ini dianggap terlalu bebas bersuara. 

“Dalam kasus dugaan penistaan agama, kesalahan Ahok adalah bicara tidak pada tempatnya, di tengah momentum dan eskalasi politik sedang tinggi, dan membicarakan yang bukan agamanya sendiri,” jelasnya.

Di tengah semua itu, lanjutnya lagi, terjadi polarisasi dan turut sertanya kepentingan politik lain yang sangat besar, global trans nasional yang semakin membuat panas situasi. Tidak sekedar terkait Pilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, melainkan lebih besar lagi, yaitu kepentingan ekonomi dan politik global.

“Isu sara dan primordial memang mudah dimanfaatkan. Sementara, isu sara dan primordial itu tidak bisa hilang selamanya, karena merupakan hal subtansif. Maka, ke depan perlu dipikirkan cara pengelolaan isu itu sehingga bisa menjadi energi positif dan kekuatan bangsa, bukan sebaliknya menjadi energi negatif yang destruktif,” pungkasnya.