Warga Penggarap Lahan Pesisir Kulonprogo Menilai Dana Kompensasi dari Puro Paku Alaman Terlalu Kecil

Setelah berunjukrasa pada September kemarin di halaman Gedung DPRD DI Yogyakarta, ratusan warga penggarap lahan pesisir di Kecamatan Temon, Kulonprogo yang terdampak pembangunan Bandara Udara Kulonprogo (New Yogyakarta International Airport/NYIA), kini mulai mendapatkan titik terang terkait kompensasi yang diharapkan. Namun, besaran dana kompensasi sebesar Rp. 25 Milyar yang telah disiapkan oleh Puro Paku Alaman dinilai terlampau kecil.

Ketua Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) Kulonprogo, Sumantoyo, bahkan menolak jumlah uang kompensasi tersebut. Ia merasa jumlah itu ter­lalu kecil bagi sekitar 800 penggarap lahan. Sumantoyo yang dihubungi Senin (17/10/2016), beranggapan, dana sebesar Rp. 25 Milyar itu jika dibagi keseluruhan lahan yang terdampak, masing-masing hanya akan mendapatkan Rp. 15 Ribu Per Meter. Sedangkan warga menuntut 1/3 dari Rp 700 Milyar yang diperoleh Puro Paku Alaman dari pihak Angkasa Pura 1.

“Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan hak para penggarap sesuai tuntutan, karena kami merasa punya andil besar dalam meningkatkan produktifitas dan nilai tanah lahan pesisir milik Paku Alaman di Temon”, ungkapnya.

Sementara itu, Penghageng Kawedanan Keprajan Puro Paku Alaman, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro ditemui di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, mengatakan, uang kompensasi yang disebutnya tali asih sebesar Rp. 25 Milyar itu sudah sangat cukup untuk menyejahterahkan kehidupan para penggarap lahan pesisir pasca pembangunan bandara. Pasalnya, para penggarap lahan pesisir itu juga mendapatkan uang kompensasi dari Angkasa Pura 1 sebesar Rp. 62 Milyar.­ 

Selain itu, kata penghageng yang akrab disapa Bayudono itu, tidak semua warga penggarap lahan pesisir akan menerima uang kompensasi tersebut, karena Paku Alaman memprioritaskan dana tali asih itu untuk warga miskin dan warga yang mendapatkanganti rugi sedikit.

“Kami juga masih memikirkan skema pembagian dana kompensasi itu, karena Paku Alaman ingin pembagian dana kompensasi diberikan secara adil kepada yang benar-benar membutuhkan”, pungkasnya.