BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Kendari Sosialisasikan Pelaksanaan Jaminan Sosial untuk Pegawai Pemerintah non PNS

Dalam acara yang dihadiri oleh Lurah, Pegawai SKPD lingkup Kota Kendari dan para Honorer ini, para pembicara mulai dari Sekda dan Kepala Cabang BPJS Kendari berharap agar para honorer secepatnya mendapatkan jaminan sosial. 

Kegiatan tersebut menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Alamsyah Lotunani bahwa hanya untuk mensosialisasikan BPJS kepada pekerja pemerintah yang statusnya sebagai honorer. 

“Saat ini kita hanya mensosialisasikan karena sudah ada regulasinya jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan BPJS untuk pekerja honorer di kota ini, ” katanya ketika diwawancarai disela-sela acara sosialisasi. 

Ia melanjutkan, untuk anggaran yang akan disiapkan oleh Pemkot untuk BPJS pada pegawai non PNS, pihaknya belum menyiapkan jumlah besaran anggaran tersebut untuk tahun ini.

Tetapi untuk tahun depan sudah direnacanakan pada pembahasan APBD tahun anggran 2017 dan besaran anggarannya belum bisa dipastikan. 

“Saya kira program ini sangat bagus, sebab sangat menguntungkan untuk pegawai honorer, sebab jika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit dikemudian hari maka ada yang jamin mereka,” terangnya.

Ia juga menyebutkan untuk jumlagh pegawai honorer di Kota Kendari kurang lebih 2800 dan diusahakan semua yang terdaftar kedepannya bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Sementara itu Kepala Cabang BPJS ketenagakerjaan Kendari La Uno menyampaikan bahwa sosialisasi ini untuk wilayah Sultra baru dilaksanakan di Kota Kendari. 

“Kami laksanakan sosialisasi ini karena diberlakukannya UU No 24 tahun 2011 mengenai jaminanan sosial bagi pegawai non PNS,” ucapnya.

Uno manambahkan, program ini di beberapa daerah sudah berlaku, misalnya Jakarta dan Makassar. Pihaknya juga sudah membicarakan sebelumnya mengenai sosialisasi ini, dan pihak Pemkot merespon dengan baik kegiatan ini hingga akhirnya selesai. 

“Kami juga sangat bangga dengan pihak pemerintah kota, sebab merespon dengan baik sosialiasi ini dengan harapan bahwa bisa memberikan jaminan sosial kepada pegawai non PNS ini, ” terangnya.