Sultan Alauddin II, Melawan Kedegilan Dengan Cara Terhormat

Saat Belanda melakukan politik pembumihangusan rempah-rempah di ternate, tidore, dan Jailolo, maka Sultan Hasanuddin merasa tersinggung karena saudaranya sesama kesultanan di wilayah timur disakiti oleh penjajah. Itulah pemicu sebenarnya dari Perang Gowa yang pertama. Saat itulah, tahun 1600-an pertama kali terbentuk akar prinsip-prinsip negara kebangsaan dan akhirnya terus bersemi dalam diri setiap Raja maupun Sultan yang ada di nusantara.

Beranjak terus hingga tahun 1952, saat Pemerintah RI ingin menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari barat sampai ke timur, maka sekali lagi Kerajaan Gowa tampil di depan sebagai pemersatu seluruh wilayah adat dari Indonesia timur ke pangkuan NKRI.

Tidak cukup sampai disitu saja, akan tetapi pengaruh prinsip negara kebangsaan yang secara tidak langsung dicetuskan oleh Kerajaan Gowa turut pula membawa semangat menghargai suku lain sekaligus adat istiadat untuk mempersatukan hingga ke daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Ternate, Papua, Nusa Tenggara Timur. Semua keturunan Gowa ada disana dan menyatu dengan adat istiadat lokal yang ada di masing-masing daerah tersebut.

Bahkan Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah para Dokter sekaligus Ketua Boedi Oetomo dan Pencetus Boedi Oetomo jebolan Stovia (sekarang Museum Kebangkitan Nasional), yang akhirnya terpanggil secara pribadi untuk masuk kedalam gerbong perjuangan kemerdekaan RI, adalah keturunan dari bangsawan Gowa di tanah Jawa.

Catatan sejarah diatas adalah paparan awal I Maddusila Daeng Mannyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II, Raja Gowa Ke-37 dalam Dialog dan Seminar Nasional Kebangsaan Indonesia dengan mengangkat tema utama Keprihatinan Nasib Anak Bangsa Indonesia, dan sub tema Satu Tujuan Kita Tujuan Kita Satu, yang diadakan oleh Majelis Gema Gong Pancasila (Gerakan Masyarakat Gotong Royong Pancasila) dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Kebangkitan Nasional, Jalan Abdulrachman Saleh Raya Jakarta pusat.

” Namun sayangnya, catatan sejarah akan toleransi demi penyatuan bangsa serta bagaimana garis-garis keturunan Gowa di Indonesia menjadi pilar-pilar bangsa ini telah dinodai oleh produk-produk reformasi yang sudah melenceng tak tentu arahnya sekarang ini,” tegas Sultan Alauddin II di Jakarta.

” Puncaknya adalah bagaimana seorang Bupati Gowa seperti Adnan Purchta menginjak-injak hukum adat Gowa demi mengangkat diri sendiri sebagai Raja Gowa menggunakan kekuasaannya sebagai seorang Bupati di wilayah pemerintahan RI,” lanjut Sultan Alauddin II.

Melanjutkan pidatonya, maka Sultan Alauddin II mengatakan, manusia-manusia reformasi sekarang jika sudah duduk sebagai Presiden, Menteri, Gubernur, Kepala daerah, Walikota, bahkan posisi-posisi lainnya, maka mereka sudah tidak memperdulikan lagi masa lalu yang otomatis sudah melupakan sejarah. Padahal harus diakui bersama fakta sejarah mengatakan bahwa kemerdekaan negara ini diraih oleh perjuangan bersama seluruh elemen bangsa termasuk didalamnya adalah seluruh kerajaan, kesultanan, maupun masyarakat adat yang ada di nusantara ini.

Kesultanan Pontianak, Kerajaan Denpasar, semua sudah mengalami bagaimana produk-produk reformasi menghabisi kehormatan mereka dengan nama perubahan dan penegakan hak asasi manusia. Raja lainnya diadu domba dengan sesama saudaranya oleh oknum tertentu agar terpecah belah sehingga dimata masyarakat akan terbentuk opini bahwa inilah akibat jika reformasi tidak dilaksanakan disegala bidang, artinya reformasi harus pula meruntuhkan semua hukum adat yang tegak dibawah para keluarga Raja, Sultan, maupun pemuka adat yang ada.

” Kami belajar dari sejarah, karena sejarah tidak pernah berbohong, dan sejarah itu merupakan salah satu instrumen untuk mengenal suatu bangsa. Maka dari itu, kami tidak ingin punah akibat segala jenis adu domba dan intrik-intrik yang mengatasnamakan reformasi atau sejenisnya,” ucap Sultan Alauddin II dengan bijak.

Bahkan ditengah kejadian yang telah menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang Raja Gowa Ke-37 yang masih dipercaya oleh masyarakat adat Gowa untuk melanjutkan pemerintahan adat di Gowa, maka Sultan menganggap apa yang dilakukan Bupati Gowa sebagai perbuatan yang dilakukan seorang anak atau seorang saudara yang sedang salah jalan. Oleh karena itu, beliau akan menghadapi perlakuan degil Bupati Gowa dengan jalan terhormat.

” Perjuangan kami sekarang adalah bagaimana Perda No.05 Tahun 2016 mengenai pengangkatan diri Bupati Gowa sebagai Raja Gowa harus dicabut. Selain itu, untuk mencegah terjadinya hal serupa baik pada diri kami maupun sesama keluarga kerajaan di daerah lain, maka kami akan berjuang untuk diaturnya kembali kehadiran Perwakilan Utusan Golongan di Parlemen RI,” tekan Sultan Alauddin II.

” Wakapolri mengatakan ada dua Raja Gowa, satu Raja titisan dan satu Raja berdasarkan Perda, dan biarkan rakyat yang memilih. Ini juga merupakan sebuah penghinaan dari produk-produk reformasi yang salah jalan kepada kami. Dan sekali lagi kami akan menghadapi semuanya dengan cara terhormat. Bukan dengan cara seperti yang mereka lakukan,” ungkap Sultan Alauddin II melanjutkan.

Negara mengatur Kesultanan Surakarta berikut aset-asetnya yang akhirnya bisa membawa ketenangan bagi keluarga kerajaan dan tentunya masyarakat adat setempat. Mengapa hal serupa tidak dilakukan bagi kerajaan atau kesultanan lainnya, apalagi Kerajaan Gowa, yang juga secara historis menjadi bagian besar dalam pembentukan NKRI.

Hal ini menjadi pertanyaan yang mengemuka didalam benak keluarga besar Kerajaan Gowa. Sampai sempat terlintas di benak Sultan bahwa apakah keluarga kerajaan pernah melakukan hal tidak terhormat kepada pemerintah RI maupun pemerintah Kabupaten Gowa. 

Namun ternyata pihak Kerajaan Gowa memang tidak pernah melakukan hal-hal tidak terhormat kepada pemerintah, semisal meminta anggaran, meminta biaya-biaya operasional, bahkan tidak ada sepeserpun yang diminta keluarga kerajaan jika mengadakan sebuah acara, maupun perjalanan, walau acara tersebut bersinggungan dengan mengangkat nama Kabupaten Gowa.

” Inilah nasib Kerajaan Gowa saat ini. Menyedihkan, namun saya katakan bahwa kami adalah keturunan para pemberani. Dan darah kami adalah darah pejuang. Jadi sebelum seluruh anak bangsa ini terkoyak-koyak, maka semua harus bersatu untuk berbuat sesuatu. Kami tetap ada di depan,” himbau Sultan kepada seluruh hadirin Dialog dan Seminar Nasional.

” Tanpa kebersamaan maka semua tidak bisa terlaksana, dan sejarah sudah membuktikan hal itu. Maka berjuanglah bersama kami untuk mengadakan kembali utusan perwakilan golongan di Parlemen agar apa yang kami alami di Kabupaten Gowa tidak dialami oleh yang lainnya,” pungkas Sultan Alauddin II.

Sebuah gerakan untuk mempersatukan demi tegaknya tatanan kehidupan suatu bangsa adalah hal mulia dan harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa. Siapapun tidak ingin melihat Kerajaan Gowa, sebagai salah satu Kerajaan nusantara yang begitu besar jasanya untuk kemerdekaan sekaligus penyatuan NKRI harus hilang musnah, bahkan berakhir sebagai pajangan etalase sejarah di museum.

Pelestarian budaya dan adat masyarakat Indonesia dari sabang sampai merauke yang sudah diperjuangkan sejak era pemerintahan Presiden HM. Soeharto ini tidak boleh terhenti hanya oleh sebuah produk reformasi yang salah arah. Jika memang terjadi, maka bangsa ini sudah menodai kemurnian Pancasila dan kemurnian perjuangan dari para pendiri bangsa ini.