Kesal Tak Ditemui Anggota Dewan, Demontran Sweaping Ruang DPRD DI. Yogyakarta

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

YOGYAKARTA — Sejumlah mahasiswa melakukan sweaping di Kantor DPRD DI Yogyakarta, lantaran kesal tak ditemui oleh salah satu wakil rakyat saat mereka menggelar unjuk rasa memperingati 2 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kamis (20/10/2016). Dikawal ketat sejumlah petugas polisi dan keamanan dewan, mahasiswa memeriksa sejumlah ruangan di gedung DPRD DIY.
Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta akhirnya berakhir dengan sweaping. Para mahasiswa merasa kesal dan kecewa, lantaran dalam aksinya yang digelar di halaman Gedung DPRD DIY untuk menyampaikan orasi dan tuntutan terhadap kinerja Kabinet Jokowi-JK yang dinilainya buruk, tak ditemui oleh satu pun anggota dewan.
Beberapa dari peserta aksi unjuk rasa nekat menyatroni sejumlah ruang kerja Kantor DPRD DIY, yang saat itu memang terlihat lengang. Mereka berteriak meminta anggota dewan menemui mereka dan mendengar tuntutannya.
Melihat situasi yang memanas, Tim Humas DPRD DIY kemudian segera turun tangan menemui para demontrans. Wipro Nugroho, mewakili Humas DPRS SIY, pun kemudian menyampaikan kepada peserta unjuk rasa, jika saat ini anggota dewan memang sedang tidak berada di tempat. Sejak kemarin, katanya, semua anggota dewan sedang mengikuti bimbingan teknologi di Jakarta.
Mendengar keterangan itu, peserta aksi kemudian bisa memaklumi dan membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu, dalam aksinya memperingati 2 tahun Kabinet Jokowi-JK, para mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutannya.
Mereka menilai, Pemerintahan Presiden Jokowi tak bisa menyejahterahkan rakyat. Rapot Pemerintahan Jokowi dinilai buruk, dan tidak ada perubahan di negara, kecuali hanya bertambah kacau.
Koordinator aksi dari Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Yogyakarta, Ikmal Yazir, ditemui di sela unjuk rasa mengatakan, pihaknya juga menuntut adanya perbaikan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dan peningkatan kesejahteraan SDM pendidikan, reformasi hukum dan pembersihan institusi dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menciptakan pemerintahan yang sehat.
“Kami menyayangkan, hingga saat ini Pemerintah masih saja melakukan bongkar pasang kurikulum, dan sertifikasi guru tak disertai dengan kompetensi, kualitas dan kesejahteraan guru”, pungkasnya. 


Jurnalis : Koko Triarko / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Koko Triarko

Lihat juga...