Titiek Soeharto : Data Pertimbangan Teknis Sebagai Jalan Keluar Menghindari Kegagalan

Dari sosialisasi tersebut didapatkan mekanisme yang harus ditempuh dalam program pengangkatan CPNSH dari lingkungan THL-TBPP (Tenaga harian Lepas-Tenaga Bantu penyuluh Pertanian) adalah dimulai dari penyusunan awal data para penyuluh yang mengajukan diri diikuti dengan pendaftaran, lalu tes masuk bulan oktober, akhirnya bagi yang lolos seleksi maka bisa mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) di bulan november 2016. Namun semua harus memenuhi salah satu syarat yang mengacu pada Undang Undang aparatur sipil negara dimana batasan usia yang dapat menjadi PNS adalah 35tahun kebawah.

Keseluruhan jumlah THL-TBPP yang mengajukan CPNS saat ini ada sekitar 20.000 orang dengan yang memenuhi kriteria usia dibawah 35tahun sebanyak 6.075 orang. Sedangkan yang disetujui pemerintah RI untuk penerimaan PNS dari THL-TBPP adalah 7.684 orang. Artinya ada sisa lowongan sekitar 1.609 orang. Bagi yang lolos dari kriteria usia maka ia sudah memasuki satu tingkat zona aman, sedangkan bagi yang tidak lolos kriteria usia tersebut bisa mengikuti seleksi lanjutan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dari 20.000 orang jika dikurangi 7.684 orang maka didapat angka sisa tenaga kerja penyuluh pertanian yang tidak mendapatkan tempat baik sebagai PNS maupun P3k adalah sebanyak 12.316 orang. Ada dua kendala penting disini yang mengganjal penandatanganan nota kesepahaman pengadaan CPNS bagi THL-TBPP yakni ; aplikan bisa gagal karena terganjal persyaratan usia dan aplikan tidak bisa masuk maupun lolos baik sebagai PNS atau P3K.

Mengenai ganjalan faktor usia ini juga menjadi polemik tersendiri, karena banyak dari para penyuluh pertanian tersebut sudah memulai pekerjaan mereka sebagai THL-TBPP itu sejak usia masih dibawah 35tahun, sehingga sangat tidak adil jika ada diantara mereka terganjal faktor persyaratan usia.

Masalah ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto SE atau akrab disapa Titiek Soeharto. Menurutnya, sangat disesalkan jika ada yang terganjal usia padahal sudah memulai pekerjaan THL-TBPP dari usia sebelum 35tahun. Hal itu dikatakan Titiek Soeharto dapat dikategorikan kurang adil bagi mereka yang mengalami itu walaupun memang bisa ikut seleksi menjadi P3K namun tetap kurang bisa mengakomodir maksud dan tujuan mereka yang adalah menjadi PNS.

“sepertinya perlu diambil cara terbaik untuk permasalahan umur tersebut. Bukan berarti membenturkan dengan Undang Undang aparatur sipil negara, akan tetapi lebih kepada menemukan cara alternatif agar semua kepentingan masyarakat dalam hal ini para THL-TBPP sedikit banyaknya bisa terakomodir,” Jelas Titiek Soeharto.

“Caranya bisa dengan menambah jumlah formasi awal CPNS yang disetujui dalam jumlah tertentu lalu para CPNS yang terbentur masalah batasan usia menyertakan data pencapaian selama mereka menjadi penyuluh pertanian yang nantinya dapat digunakan tim penyaring CPNS sebagai data usulan bahan pertimbangan teknis bagi THL-TBPP bersangkutan,” lanjut Titiek Soeharto.

Khususnya bagi mereka yang sudah memulai tugas sebagai THL-TBPP jauh sebelum usia 35tahun namun pengajuan CPNS nya terganjal faktor batas usia maka bisa diberikan sedikit dispensasi juga dengan menggunakan metode data usulan bahan pertimbangan teknis seperti diatas.

“pokoknya begini, kami Komisi IV DRP RI pada dasarnya tidak ingin ada ganjalan apapun bagi para penyuluh pertanian untuk diangkat menjadi PNS. Lagipula pemerintah selama ini sudah banyak menyiarkan keberhasilan kerja terkait ketahanan pangan kepada publik. Nah itu menurut saya pribadi adalah merupakan salah satu hasil kerja keras para penyuluh kesehatan, bukan semata hasil kerja keras atau program pemerintah saja. Dalam pembangunan sinergi itu pasti terjadi,” tambah Titiek Soeharto lagi.

“kami yakin bahwa Bapak Menteri Pertanian bisa memahami semua itu, karena Pak Menteri juga kan dulunya mantan THL-TBPP juga loh,” pungkas Titiek Soeharto sambil tersenyum.

Sementara itu menanggapi ganjalan permasalahan pelik terkait batas umur menjadi PNS maka salah satu penyuluh pertanian dari Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Alexander mengatakan ia akan berusaha maksimal untuk memenuhi semua persyaratan. Dan jika faktor usianya yang memang sudah diatas 35 tahun mengharuskan ia ikut seleksi menjadi P3K (bukan sebagai PNS) maka iapun akan menjalaninya.

“tapi kami juga menunggu dan berharap perjuangan Komisi IV terkait masalah ini agar bisa menemukan jalan terbaik,” harap Alexander.

Dalam kesempatan terpisah, rekan Titiek Soeharto di Komisi IV DPR RI lainnya Herman Khaeron menegaskan kembali apa yang sudah dilontarkan Titiek Soeharto sebagai sesuatu hal yang harus terus diperjuangkan oleh Komisi IV DPR RI.

“dalam konteks ini, para penyuluh pertanian merupakan kunci sukses untuk ketahanan pangan kedepannya. Jadi sudah selayaknya nasib mereka kami perjuangkan. Jika kendala batasan usia masih bisa dicarikan jalan keluar maka akan kami tempuh semuanya,” pungkasnya kepada awak media.