Titiek Soeharto : Wacana Impor Daging Sapi Harus Dikaji Ulang

Selain memberikan arahan mengenai bagaimana Nota Kesepahaman Pengadaan CPNS untuk pelamar dari THL-TBPP harus dijalankan dengan mengakomodir semua usulan yang masuk maka tidak lupa ia juga memaparkan bagaimana kinerja Departemen yang dipimpinnya dalam usaha menjaga sekaligus membentuk kedaulatan pangan hingga saat ini.

Salah satu yang pemaparan Menteri Pertanian RI adalah wacana impor sapi bakalan potong untuk meningkatkan konsumsi daging rakyat. Dengan masuknya daging impor maka konsumsi daging per kapita di negara ini yang hanya 2,5Kg per tahun diharapkan bisa meningkat untuk menyusul Malaysia yang sudah 25Kg per tahun serta Amerika Serikat yang sudah mencapai 50Kg per tahunnya.

Disamping itu, pertimbangan lain adalah bisa diperolehnya bahan pokok untuk memasyarakatkan konsumsi daging beku yakni jeroan. Didalam negeri harga jeroan sudah menyentuh US$5 sedangkan diluar negeri masih seharga US$1. 

Kebijakan impor yang akan diambil ini menurut Menteri Pertanian RI sudah sesuai dengan UU No.41 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ada dua jenis sapi, yaitu sapi potong dan sapi bakalan sapi potong. Indonesia tidak boleh melakukan impor sapi potong, sedangkan untuk bakalan sapi potong dapat dilakukan. 

Sapi bakalan potong nantinya dipelihara selama 3 (tiga) bulan lalu dijual untuk dipotong menjadi konsumsi dengan dua keuntungan yakni mendapat daging dan jeroan sebagai salah satu bahan baku daging beku.

Kebijakan impor ini nantinya hanya diberlakukan untuk wilayah Jabodetabek saja, namun tidak menutup kemungkinan membuka juga untuk daerah lain disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto,SE atau dikenal dengan Titiek Soeharto menanggapinya dengan cukup cermat. Menurutnya, kebijakan impor yang didasari oleh peningkatan gizi serta pertimbangan harga jeroan di Indonesia dan luar negeri masih terlalu prematur untuk dijadikan dasar pemikiran.

Titiek Soeharto lebih menekankan untuk penyelesaian masalah krusial yang lain serta penanganan polemik-polemik yang muncul dalam Nota Kesepahaman pengadaan CPNS bagi para THL-TBPP (Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian). 

Justru dengan menangani tenaga penyuluhan serta mengembangkannya ke berbagai sektor seperti mengembangkan tenaga penyuluhan peternakan maka akan meningkatkan produksi sapi dalam negeri yang akhirnya dapat menekan import sapi kedepannya.

“tenaga penyuluhan ini selain sebagai garda terdepan ketahanan pangan, juga bisa menjadi sebuah senjata ampuh untuk meningkatkan hasil lintas sektor dari pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, bahkan sampai kehutanan. Kurang bijak jika sudah menekan impor sektor pertanian tapi impor dari sektor peternakan mengalami kenaikan, jadi wacana impor sapi masih harus dikaji lagi,” jelas Titiek Soeharto kepada Cendana News.

“selain itu, menghindari impor sapi dapat mengontrol harga daging sapi di pasaran. Selama ini masalah di masyarakat setiap menjelang hari raya besar adalah harga daging sapi yang tidak terkontrol. Jadi singkatnya, secara pribadi saya berpendapat belum saatnya impor sapi bakalan potong tersebut, akan tetapi karena saya adalah bagian dari Komisi IV DPR RI maka nanti saya juga harus memberitahukan pendapat saya ini kepada rekan-rekan yang lain di Komisi IV,” tandasnya.

Pernyataan Titiek Soeharto ini bukan berarti serta merta mengatakan bahwa ia adalah anti terhadap kegiatan impor, akan tetapi lebih kepada bahwa import bisa dilakukan jika memang ada dasar pemikiran yang jelas, akurat, terukur, serta dilakukan sesuai kebutuhan.

“pokoknya jangan dulu, belum bisa, harus dikaji ulang,” tegasnya sekali lagi.

Tiap daerah di Indonesia ini memiliki sumber-sumber daging sapi yang cukup baik, sebut saja Bali, Jawa timur, bahkan untuk wilayah Jabodetabek ada Tapos yang sudah mengembangkan jenis-jenis sapi unggulan sejak era pemerintahan Presiden HM.Soeharto. Alangkah baiknya jika sumber-sumber daya manusia yang sudah ada di masing-masing daerah peternak sapi berkualitas semakin diberdayakan kalau perlu dikaryakan menjadi tenaga-tenaga penyuluhan baru untuk meningkatkan atau mendapatkan hasil dikemudian hari.

Bahkan seorang tenaga penyuluh pertanian dari Jepara, Pak Wasih ternyata merindukan adanya Kelompencapir seperti dahulu. Menurutnya, saat ini bantuan selalu diberikan dalam bentuk uang dan hal itu kurang mendidik. Dengan Kelompencapir maka petani selain ia mendapat ilmu dari para penyuluh pertanian maka ia juga bisa mempraktekkannya langsung dengan hadiah sesuai profesinya sebagai petani yaitu bibit, pupuk, dan lain sebagainya.

“selain itu, lembaga yang menaungi para penyuluh di desa hendaknya dihidupkan lagi seperti Pusluhdes (Pusat penyuluhan desa),” imbuh Wasih.