Menduga Ada Kecurangan di PPDB 2016-2017, Fortusis Bandung Lapor Ombudsman
RABU, 20 JULI 2016
BANDUNG — Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Bandung menduga telah terjadi mal administrasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2016 -2017. Mereka mengadu ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat (Jabar), di Jalan Kebonwaru, Kota Kembang, Rabu (20/7/2016).
Ketua Fortusis Bandung, Dwi Soebawanto menyampaikan ada dua landasan yang diadukan kepada lembaga pengaduan tersebut. Salah satunya adanya indikasi penitipan siswa, yang terjadi setelah hasil pelaksanaan PPDB berbasis online diumumkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung.
“Aduan yang kedua adanya sertifikat palsu lewat jalur prestasi,” kata Dwi, Rabu (20/7/2016).
Pihaknya menduga, praktik nakal tersebut dilakukan oleh para pejabat pemerintahan atau masyarakat yang berduit. Dikatakan, tindakan curang itu tidak sejalan dengan Perwal Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang pelaksanaan PPDB. Hal tersebut otomatis mencemaskan para orang tua siswa.
“Kami meminta lembaga negara yang berwenang untuk mengusut dugaan kecurangan ini,” harapnya.
Kini, pihaknya telah mengantongi data, yang melakukan kecurangan tersebut diantaranya terjadi di SMAN 2 (15 orang), SMAN 3 (18 orang), SMAN 5 (33 orang), SMAN 8 (80 orang) dan SMAN 9 (5 orang).
“Kami punya bukti percakapan whatsapp di sebuah grup Disdik yang memungkinkan adanya diskresi atau kebijakan memperbolehkan hal itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pewakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto menyampaikan akan segera menyikapi laporan tersebut. Dikatakan, lembaganya akan memberikan surat juga mendatangi secara langsung kepada pihak yang dinilai curang pada pelaksanaan PPDB.
Menurutnya, kejadian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Disdik agar pelayanan dalam pelaksanaan PPDB tahun selanjutnya bisa kian tertib.
“Pada prinsipnya dengan pengaduan ini praktek PPDB masih ada indikasi yang kurang baik dalam pelaksanaannya. pencederaan dan penyalahgunaan kebijakan,” papar Haneda.
Kendati demikian, pihak akan menunggu berkas laporan yang lebih mendetail, untuk mengetahui sejauh mana kecurangan yang ada pada pelaksanaan PPDB ini
“Kita membutuhkan kelengkapan informasi yang detail. Ini laporan kami terima, indikasi titipan siswa baru secara off line. Setifikat aspal (asli tapi palsu),” pungkasnya.(Rianto Nudiansyah)