Ketua DPR RI : Pemerintah Harus Pertimbangkan Pergantian Raskin ke Voucher
KAMIS, 21 JULI 2016
BANDUNG — Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan pemerintah harus mengkaji lebih dalam terkait wacana penggantian program beras miskin (raskin) menjadi voucher yang dapat ditukarkan dengan bahan-bahan pangan. Dikhawatirkan, pada pelaksanaannya kembali mendapat kendala.
Program raskin pun menurutnya belum bisa maksimal. Dimana masih ada anggapan tidak tepat sasaran.
“Itu (sistem voucher) belum direalisasikan, tapi harus dipertimbangkan dulu,” ujar Ade di Universitas Padjajaran (Unpad), Jalan Dipatiukur, Kamis (16/7/2016).
Sistem voucher diyakini bisa menjadi formulasi agar tepat sasaran. Pria karib Akom pun mengapresiasi pemikiran itu. Hanya saja perlu dirembukan dengan pihak-pihak terkait, agar pada pelaksanaannya tak lagi menimbulkan masalah.
“Harus didiskusikan dulu, kalau tidak tepat sasaran tentu merugikan,” pungkasnya.
Diketahui, sistem baru nanti ditempuh pemerintah guna menyebarkan gizi baik kepada seluruh masyarakat. Dimana cara kerjanya akan diberikan kepada masyarakat dengan nominal tertentu pada setiap bulan.
Nantinya masyarakat akan diberikan layanan registrasi, dan bisa menukarkan voucher di pedagang yang sudah terdaftar. Pada pelaksanaannya, tidak hanya beras yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Namun bisa juga dipakai menebus bahan pokok lainnya. (Rianto Nudiansyah)