Ahli Dewan Pers: Pemilik Modal dan Pemerintah Masih Selalu Mengatur Media di Daerah
SENIN, 27 JUNI 2016
MANADO — Salah satu Ahli Dewan Pers, Reidy Sumual menyebutkan hingga saat ini pemilik modal dan pemerintah masih selalu mengatur media dalam pemberitaan. Dalam penilaian tentang IKP dalam hal intervensi dari pemilik modal dan pemerintah, jauh di bawah skor yang diinginkan.
“Karena selama ini saya melihat hal itu masih terjadi di daerah sehingga pers tidak bisa berbuat banyak dalam hal pemberitaan,”sebutnya dalam dalam Focus Group Discussion (FGD) Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang digelar di hotel Quality Manado pada Senin (27/06/2016) oleh Dewan Pers.
“Kalau di minta penilaian saya menilai sangat buruk dengan skor di bawah 30 karena kita tidak bisa menutup mata dan tidak bisa berbohong kalau pemilik modal dan pemerintah masih selalu melakukan intervensi pada perusahaan pers,”sambung Sumual, Senin (27/06/2016).
Lebih lanjut dicontohkan Sumual, jika perusahaan pers atau media melakukan kerjasama dengan pemerintah dan tidak memuat berita dari pemerintah atau memberitakan berita negatif, kontrak kerjasama bisa langsung diputus, dan ini masih terjadi di Manado, dan Kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara (Sulut).
“Itu hanya salah satu contoh, belum contoh lain, jadi kalau kita ingin memberikan penilaian dalam FGD Survei IKP harus yang jelas, biar Dewan Pers mendapat masukan untuk memperbaiki perusahaan media, agar FGD seperti ini tidak terus menerus diulang, sehingga ada manfaatnya. Saya ini ada tugas di tapi karena FGD ini saya anggap penting makanya saya hadir”, pungkasnya.
[Ishak Kusrant]