Tiga Negara Sepakat Kerjasama Atasi Perompak di Perairan Sulu-Sulawesi

KAMIS, 5 MEI 2016

YOGYAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia menggelar pertemuan tiga negara (trilateral) dengan negara sahabat, Malasyia dan Filipina di Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (5/5/2016). Pertemuan itu membahas kerjasama bidang keamanan maritim tiga negara, terkait seringnya terjadi gangguan keamanan di kawasan perairan Sulu dan Laut Sulawesi, Indonesia.


Pemerintah RI, Malasyia dan Filipina menggelar pertemuan di Gedung Agung Yogyakarta, guna membahas kerjasama bidang keamanan kemaritiman. Pertemuan yang merupakan kelanjutan pertemuan serupa yang diadakan sebelumnya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta, Rabu 4 Mei 2016, dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Presiden RI yang akrab disapa Jokowi mengatakan, ada empat hal utama yang akan dibahas oleh ketiga negara dalam pertemuan tersebut, yaitu rencana kerja sama untuk melakukan patroli bersama di perairan tiga negara, membahas tindakan yang akan dilakukan jika terjadi suatu masalah dan membahas cara bertukar informasi secepatnya jika terjadi penyerangan atau penyanderaan seperti dalam kasus penyanderaan Anak Buah Kapal asal Indonesia oleh Kelompok Abu Syawaf. 
Selain itu, lanjut Jokowi, pertemuan trilateral juga akan membentuk Standar Operation Prosedur (SOP) yang baku,  guna mengantisipasi dan mengatasi masalah yang terjadi di perairan.
Beberapa cara, kata Jokowi, salah satunya bisa dilakukan dengan membuka Hotline Crisis Center Filipina dan Malaysia. “Saya sudah mengarahkan kepada Panglima, agar membuat SOP yang jelas, sehingga kita bisa segera bertindak bersama-sama jika terjadi masalah,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menjelaskan pertemuan tiga negara yang diiniasi Pemerintah RI diadakan guna meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairan Sulu dan laut Sulawesi, Indonesia, yang berbatasan dengan tiga negara.
Pasalnya, kata Retno, di wilayah perairan itu sering terjadi tindakan kriminal, perompakan bersenjata, terorisme dan kejahatan trans-nasional yang mengancam kestabilan dan keamanan tiga negara. 
Kecuali itu, katanya, wilayah tersebut juga merupakan kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam,  sehingga menjadi jalur perdagangan dan pariwisata yang sangat ramai.
“Data dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukan pada tahun 2015, terdapat lebih dari 100.000 kapal melintas di wilayah perairan Sulu dan Laut  Sulawesi dengan membawa 55 Juta Metric Ton Kargo dalam 1 Juta Kontainer atau 20 feet dan lebih dari 18 juta penumpang,” ungkap Retno.
Bahkan, tambah Retno, tindakan penyekapan warga negara seperti yang dilakukan oleh kelompok Abu Syawaf yang terjadi beberapa waktu lalu bukan yang kali pertama. Melainkan sudah kerap terjadi dan menimpa warga dari tiga negara. 
“Warga negara Filipina menjadi yang paling banyak menjadi korban penyanderaan, disusul Indonesia dan Malaysia,”  ujarnya.
Pertemuan Trilateral di Gedung Agung Yogyakarta berlangsung sekitar dua jam, membuahkan hasil penanda-tanganan MoU Joint Deklarasi atau Kesepakatan Tiga Negara yang berisi empat hal, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaannya. (Koko Triarko)
Lihat juga...