Kasus Pelecehan Seksual Tinggi, Pola Pendidikan di Sumenep Perlu Diperbaiki
KAMIS, 12 MEI 2016
SUMENEP—-Tingginya angka kasus pelecehan seksual yang terjadi dikalangan remaja di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, perlu adanya perbaikan pola pendidikan terhadap anak-anak tersebut. Sehingga kedepan kasus sama tidak mudah kembali terjadi, agar para generasi penerus bangsa ini bisa memiliki prilaku yang lebih baik.
|
| Abrari Alzael, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep. |
Pendidikan merupakan ujung tombak dimana mental dan prilaku para remaja tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif, pasalnya apabila pola pendidikan sudah baik akan dapat berpengaruh besar terhadap pola fikir dan prilaku remaja tersebut. Meningkatnya angka pelecehan seksual yang sering terjadi dikalangan remaja harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Bagaimana lembaga pendidikan berkewajiban untuk bersama-sama mencerdaskan ranah psikologis siswa, supaya mereka itu terselamatkan dari ancaman moralitas krisis kebangsaan yang hampir menyeluruh di semua tingkatan,” kata Abrari Alzael, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Kamis (12/5/2016).
Disebutkan, bahwa terjadinya kenalan remaja yang menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual di daerah ini memang sangat komplek, apalagi pola pendidikan yang ada masih belum sesuai harapan bersama. Karena ada kecenderungan
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembelajaran di sekolah hanya cenderung mengajar saja, tetapi bukan mendidik.
“Jadi kalau mengajar itu kan hanya mentransfer, setelah itu sudah selesai. Tetapi kalau mendidik dapat memantau bagaimana pekembangan anak didik di sekolah maupun diluar sekolah,” jelasnya.
Oleh karena itu, konsep pendidikan di daerah ujung timur pulau garam ini perlu disusun yang lebih baik. Karena ketika melihat pendidikan masih tetap dengan kondisi yang seperti sekarang, kenakalan remaja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual masih akan terus terjadi.
Pihaknya berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan secara serius kondisi tingginya angka pelecehan seksual di kalangan remaja, karena bagaimanapun pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki kewenangan penuh dalam mencari solusi agar kedepan pelecehan seksual tidak semakin merajalela. (M. Fahrul)