Cendana, Golkar dan Masa Depan Kepemimpinan Bangsa

Foto : Bobby Andalan

Pertama, mengapa Ade Komarodin (Akom) yang didukung Keluarga Cendana tidak bisa lead atau unggul dalam Munas kali ini. Atau tepatnya pertanyaan itu, “mengapa Keluarga Cendana mendukung Akom yang dalam kalkulasi politik jauh hari sebelumnya, akan tertinggal dari pesaingnya, Setnov?”. Kedua, mengapa, Akom tidak melanjutkan putaran kedua, dan dalam hal ini Keluarga Cendana melalui Ibu Titiek Soeharto, juga menyetujuinya.

Saya berusaha menemukan jawaban atas dua pertanyaan itu dari potongan-potongan memori perinteraksian dengan Ibu Titiek Soeharto sebelum Munaslub. Ketika tanggal 8 Mei diberi kesempatan mengikuti dan menyaksikan kunjungan lapangan ke Yogya. 

Pagi hari, 8 Mei 2016, dalam suasana yang amat cerah, saya saksikan dan ikuti keasikan Ibu Titiek bercengkerama, kemudian dialog dengan para anggota paguyuban petani muda di areal kebun bibit percontohan di Sleman. Juga dalam keakrabannya ketika menerima keluhan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang nasibnya terkatung-katung tanpa kejelasan.

Ibu Titiek Soeharto memang dikenal penyejiwaannya dengan kelompok-kelompok kreatif, khususnya petani, peternak, nelayan, dan komunitas-komunitas kreatif lainnya. Untuk menyerap aspirasi yang di dalamnya terselip dukungan dalam bentuk berbagai bantuan stimulus. Baru siang hari, ketika istirahat di Memorial HM Soeharto Kemusuk, yang juga diselingi dengan penyerahan bantuan pada kelompok-kelompok tani, saya berkesempatan bertanya, dalam suasana santai.

“Ibu… Kenapa Keluarga Cendana tidak tampak sungguh-sungguh mengambil alih kepemimpinan Golkar. Akar rumput menghendaki Keluarga Cendana memainkan peran lebih luas, untuk mengurai beragam kesemrawutan bangsa”?, begitulah saya bertanya secara lugas saja.

Dari jawaban-jawaban pendek, khasnya selama ini, saya mencoba menyimpulkan sendiri jawabannya. “Era petualangan-petualangan pragmatis belum berakhir. Masih baru akan berakhir. Belum bisa diajak berfikir strategis kemajuan bangsa. Maka cukup dengan mengawal dan mengarahkan”. Begitulah kalau saya coba simpulkan jawabannya.

Pun ketika di Taman Tebing Breksi Sleman, waktu sudah beranjak sore, saya dengar lontaran statemennya ketika ditanya wartawan. Kenapa Keluarga Cendana tidak ada yang mencalonkan sebagai ketum Golkar. Jawabannya hanya pendek: “sudah banyak calon, nanti malah ribut”.

Habis maghrib, minggu sore itu, saya ikut berkejar waktu menuju stasiun Maguwoharjo Yogya. Ternyata Ibu Titiek hendak melanjutkan ziarah ke Astana Giri Bangun, makam ayahnya, Presiden Soeharto beserta Ibu Tien dan kerabat. Karena jalanan macet, maka diputuskan naik kereta Prambanan Expres (Pramex) ke Solo. Keluarga Cendana ternyata masih teguh dengan tradisi, ziarah leluhur menjelang Ramadhan. Hari itu tepat menjelang 1 Sya’ban.

Saya lihat Ibu Titiek hanya ditemani dua orang staf, dan ketika saya tanyakan ke salah satu stafnya, ternyata tidak kali ini saja menggunakan moda Kereta Api jika bepergian. Pada saat menunggu kedatangan kereta api menuju Solo itulah, saya berkesempatan menanyakan lagi soal munaslub. Waktu itu kursi tunggu sedang sepi penumpang lain.

“Awal-awal saya ditanya Bang Akbar, kalau bersedia, saya akan didukung menjadi Ketua Umum Golkar. Saya jawab, saya sudah mendukung Akom, dan bukan tipikal saya menelikung, mengambil jalan sendiri ketika sudah berkomitmen memberi dukungan”, jawaban Ibu Titiek yang kali ini relatif panjang.

“Saya juga belum ada ‘dawuh’ /isyarah untuk ikut kandidasi ketum Golkar. Kalau tidak ada dorongan kuat dari dalam (batin), saya kurang semangat menjalaninya”, urainya lagi melanjutkan. “Akom relatif bersih dari lilitan masalah, akan bisa independen dari beragam intervensi personal yang bisa menyandera kemandirian partai Golkar, untuk bisa tegar sebagai pendorong kemajuan bangsa”, jelasnya soal Akom.  

Jawaban itu relatif mencengangkan saya, bahwa fatsun atau moralitas politik masih menjadi pijakan utama bagi keluarga ini dalam menjejaki perpolitikan hari ini. Pada saat pragmatisme politik merupakan keabsahan perilaku politik dan menjadi pemandangan sehari-hari.

Akhirnya saya mengurungkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang barangkali justru akan terasa sebagai “gugatan”. Kenapa keluarga ini tidak mengambil alih kendali Partai Golkar secara langsung, sebagaimana keinginan banyak pihak.

Restu atas tidak berlanjutnya Akom dalam putaran kedua, juga menegaskan moralitas politik itu. Sebagai bentuk kebesaran jiwa dalam menutup ruang berlangsungnya potensi konflik di tubuh Partai Golkar. Munas Golkar kali ini esensinya untuk rekonsiliasi dari dampak keterbelahan pasca pilpres.

Keluarga ini sepertinya sedang mengajarkan untuk tidak malu atas kekalahan, demi kepentingan yang lebih besar. Soal reposisi politik Keluarga Cendana sendiri, tentu masih dalam kendalinya lini-lini kebangsaan yang amat luas. Bahkan kendali Keluarga Cendana melebihi batas-batas pengaruh Partai Golkar, ataupun rezim pemerintahan ini, baik di dalam maupun luar negeri. 

Barangkali disinilah letak jawaban, kenapa aspirasi publik, khususnya akar rumput yang sangat mengharapkan keluarga ini tampil dalam dinamika perpolitikan bangsa lebih luas secara formal, mengalami keterputusan. “Piye kabare effect”, sebagai bentuk kerinduan publik terhadap sosok Presiden Soeharto —melalui representasi keluarga— tidak terkanalisasi, oleh adanya hambatan pragmatisme faksional di tubuh partai Golkar.

Pada saat bersamaan, Keluarga Cendana sebagai tumpuan kerinduan masyarakat, masih kukuh pijakannya pada moralitas politik. Bahwa berpolitik bukan sekedar untuk berebut kekuasaan. Akan tetapi sabagai sarana menyalurkan aspirasi, potensi dan kompetensinya untuk memajukan bangsa. Oleh karena itu harus dengan pijakan moral yang tepat.

Era reformasi, kepemimpinan Partai Golkar bergerak dalam pendulum pragmatisme faksional yang sangat tajam. Pada sosok Akbar Tanjung masih lekat dengan idiom-idiom idealisme kebangsaan. Bahkan berani mengambil jalan oposisional dalam meneguhkan kemandirian sikap politiknya.

Setelahnya kepemimpinan Akbar, pendulum politik Partai Golkar bergerak sangat pragmatis, tercermin dari dialektika seputar eksistensinya berada di dalam atau di luar pemerintahan. Golkar nyaris kurang terdengar kontribusinya dalam menyajikan konsepsi jalan keluar bagi beragam permasalahan bangsa. Hanya dalam momen-momen politik traksaksional, entah motif ekonomi maupun struktural, partai ini tampak bersuara.

Golkar juga gagal menangkap piye kabare effect untuk dikonversi sebagai instrumen pembesaran partai agar kembali menjadi partai pemenang. Instabilitas, kesenjangan, semakin merosotnya kedaulatan ekonomi bangsa serta rapuhnya Indonesia dalam percaturan antar bangsa, telah memunculkan arus balik berupa piye kabare syndrome. Merupakan gugatan publik atas ketidakadilan perlakuan terhadap Presiden Soeharto pada era reformasi yang selama ini disudutkan, namun masyarakat merasakan kemakmuran dan ketenteraman pada masanya. Golkar gagal menangkap peluang ini untuk membesarkan dirinya.

Politisi-politisi Golkar maupun Golkar secara institusional tidak memiliki pembelaan kuat terhadap Presiden Soeharto beserta kebijakan-kebijakannya, yang justru dirasakan rakyat telah membawa kemakmuran. Golkar juga tidak tampak kuat memberi ruang kepada figuritas Keluarga Cendana, sebagai instrumen kanalisasi piye kabare syndrome, bagi pembesaran partai Golkar.

Sementara PDIP justru dibesarkan melalui jargon-jargon sloganistis Bung Karno, yang operasionalisasinya absurd. Pada saat yang sama, Keluarga Cendana tidak tampak berambisi berebut lini-lini kekuasaan, ketika cara-cara itu dipandangnya tidak memiliki pijakan moral yang kuat.

Dapat dikatakan, Golkar pasca Akbar Tanjung belum mampu mengusung visi kebangsaan yang kuat. Visi kebangsaan yang baru, maupun rekonstruksi visi kebijakan pembangunan era orba, visi kebijakan era Presiden Soeharto, yang pernah melambungkannya sebagai kampium dalam perpolitikan bangsa.

Tidak salah jika masyarakat menyaksikan Golkar berada dalam ranah kompetisi traksaksional politis belaka, ketimbang sebagai penyangga kemajuan bangsa. Tidak begitu mengagetkan pula ketika tidak segera reorientasi, khususnya menangkap sinyal-sinyal aspirasi rakyat, kelak Golkar akan terjerembab kedalam posisi partai medioker.   

Semenjak Era reformasi kita dihadapkan krisis kepemimpinan bangsa, hingga saat ini. Entah sampai kapan krisis itu akan menemukan jalan keluar. Kepemimpinan nasional bukan sekedar kemampuan berkuasa, atau bertengger di puncak kekuasaan. Akan tetapi kepemimpinan yang mampu mengelola segenap potensi bangsa untuk menorehkan terobosan jalan kemajuan, jalan kemakmuran segenap bangsa. Suatu kepemimpinan yang mampu mengelola tekanan kapitalisme internasional terhadap bangsa ini —yang tentu tidak bisa dihindari— menjadi sebuah peluang untuk membuka ruang jalan kemandirian/kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan umum secara menyeluruh.

Pada era reformasi hingga saat ini, kepemimpinan nasional kita tidak memiliki kekuatan dalam melindungi kedaulatan bangsa ketika berhadapan dengan kepentingan internasional. Termasuk kapitalisme internasional yang mengincar dan mengendalikan potensi strategis bangsa ini.

Habibie eksistensi politiknya kemudian tersandera oleh kegagalannya melindungi Timor Timur, apapun dalihnya. Sosok genius kepercayaan Presiden Soeharto dalam mempersiapkan kedaulatan teknologi, karir politiknya tidak berumur panjang dalam puncak kepemimpinan bangsa. Era Gus Dur yang singkat diwarnai beragam instabilitas, dan tentu tidak cukup bisa menorehkan tonggak kemajuan ekonomi.

Megawati yang didukung komunitas politik besar dengan meminjam kharisma bapaknya, Presiden Soekarno, justru harus menyerah oleh kapitalisme internasional. Selain ketidakmampuannya melindungi Sipadan-Ligitan, Megawati menyerahkan potensi-potensi strategis bangsa seperti Indosat. Megawati juga takluk oleh kekuatan kapitalis dalam kasus BLBI dengan mengeluarkan SKL yang menyebabkan kerugian bangsa tidak kepalang tanggung.

SBY memang mampu bertahan selama dua periode, namun tidak mampu membendung de-industrialisasi. Seharusnya bangsa ini bisa kokoh dalam industri atas tumpuan bangsa sendiri, bertumpu industri-industri strategis yang dasar-dasarnya dibangun Presiden Soeharto. Sayangnya bangsa kita justru menjadi bangsa pasar.

Pada era SBY Indonesia mengalami defisit perdagangan, hal yang belum pernah terjadi selama 50 tahun sebelumnya. Program KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) diterpedo oleh Jokowi dengan agendanya tol laut yang juga tidak kunjung ada langkah-langkah meyakinkan. KEK, MP3EI seakan menguap tanpa bekas.

Presiden Jokowi pun mengalami permasalahan yang sama, tidak mampu mengelola tikaman kapitalis internasional untuk kedaulatan ekonomi bangsa. Setidaknya belum ada langkah-langkah mengarah kemandirian. Kesenjangan semakin melebar, 60% kekayaan dikuasai 1% penduduk. Belum proporsi kepemilikan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing dibanding kedaualatan bangsa sendiri untuk menguasai dan mengelolanya. Daftar 10 orang terkaya di Indonesia, tidak ada pribumi masuk di dalamnya.

Jika kita berfikir strategis untuk kepentingan bangsa, Cendana sebenarnya merupakan alternatif mengisi kekosongan itu jika ditempatkan pada posisi yang tepat dalam pencorakan kebijakan. Cendana tidak hanya masih menguasai dan mengendalikan jaring-jaring kekuasaan dalam negeri, namun juga jaring-jaring kekuasaan (termasuk kekuasaan bisnis) internasional.

Potensi jaring-jaring Cendana itu bisa dikelola untuk “mengkompetisikan” parade tikaman kapitalisme internasional agar tidak terlalu membayakan kepentingan bangsa, sekaligus mengelolanya untuk kuntungan bagi bangsa. Termasuk dalam jangka pendek, tidak menjadikan bangsa Indonesia sebatas sebagai bangsa budak, bangsa pasar. Cendana tentu paham bagaimana cara mengadu antar kekuatan kapitalis besar agar tidak terlalu menyibukkan bangsa ini.

Permasalahanya adalah, kebanyakan kita sendiri, sebagian elemen bangsa kita, justru menikam dan berusaha menenggelamkan potensi satu-satunya, pengimbang kapitalisme internasional itu. Walaupun kita semua juga sadar, bangsa ini sedang berada dalam grafik kemerosotan dalam berbagai aspek. Semoga era petualang-petualang pragmatis segera berakhir…

***

Abdul Rohman CEO Cendana News