JUMAT, 20 MEI 2016
SUMENEP — Puluhan pemuda Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar aksi unjukrasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pada Jumat (20/5/2016). Mereka meminta agar para wakil rakyat ikut mengawasi program di Dinas Pendidikan, termasuk pembangunan kantor baru yang diduga terjadi kongkalikong.
![]() |
| Aksi unjukrasa Aliansi Pemuda Indonesia Anti Korupsi (ALPI) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. |
Para pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Indonesia Anti Korupsi (ALPI), menduga selama ini dinas yang menaungi masalah pendidikan di daerah ini terkesan tidak ingin meningkatkan dunia pendidikan, tetapi malah diduga hanya dijadikan tempat sarang korupsi. Pasalnya setiap program yang ada diduga hanya dijadikan bancaan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.
“Dengan dibangunya gedung baru yang menelan dan sebesar Rp 3,5 Miliar diharapkan mampu meningkatkan dunia pendidikan. Namun malah sebaliknya, keberadaan proyek tersebut hanya dijadikan kongkalikong antara Disdik dan pihak CV. Makanya ini tidak boleh dibiarkan, agar dunia pendidikan tidak semakin terpuruk,” kata Nurul Arifin, salah satu orator aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jumat (20/5/2016).
Disebutkan, bahwa apabila instansi yang menaungi bidang pendidikan tidak lagi mengedepankan tugas dan funsinya, maka corat marut dunia pendidikan di ujung timur Pulau Madura ini tidak akan mengalami perbaikan. Sehingga putra-putri generasi penerus bangsa ini mulai terancam, sebab pendidikan yang ada masih belum sesuai harapan bersama.
“Jadi masalah ini yang harus bertanggungjawab adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kasi Sarana dan Prasarana, karena mereka yang menjadi pemangku kebijakan di dinas tersebut. Masalah ini harus disikapi secara serius, supaya duni pendidikan tidak semakin buram,” jelasnya.
Dugaan indikasi adanya kongkalikong antara Dinas Pendidikan dan pihak CV terlihat ketika sebelumnya pelaksana proyek sempat dihentikan karena pengerjaannya tidak sesuai, tetapi belakangan kemudian CV itu kembali diberi kepercayan untuk melanjutkan pembangunan proyek gedung baru itu. Sehingga langkah dinas itu perlu dipertanyakan, jangan-jangan memang ada permainan agar CV tersebut tetap digunakan sebagai pelaksana proyek.
“Itu kan sangat aneh, seharusnya CV itu diputus kontrak apabila mengerjakan proyek tidak benar. Tetapi kenyataannya CV itu kembali di pakai, ini jelas ada permainan,” paparnya.
Menanggapi aksi pemuda tersebut, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Subaidi mengaku, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak Dinas Pendidikan terkait pembangunan gedung kantor baru. Sehingga apa yang disampaikan para pendemo oleh dinas terkait.
“Kami nanti akan panggil kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan klarifikasi terkait apa yang disampaikan oleh para pengunjukrasa,” paparnya.
Dalam aksinya selain berorasi, para pemuda tersebut juga membawa poster kecaman kecaman agar kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, segera dicopot dari jabatannya. Karena sudah mampu meningkatkan mutu pendidikan dengan baik. (M. Fahrul)