Kritik Listrik Pintar dan Pemadaman Bergilir Dominasi RDP DPRD Sikka

“Sebagai peusahaan negara, PLN hendaknya bisa membuat masyarakat sejahtera bukan membuat susah masyarakat.Pemakaian listrik pintar harusnya jangan menyusahkan masyarakat,”sebut Hendra, salah seorang perwakilan warga dalam RDP di Gedung DPRD Sikka, Kamis (21/4/2016).

Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Edu Sarang. Ia mengatakan, dalam migrasi dari listrik konvensional ke listrik pintar seharusnya dilakukan dengan cara yang sudah diatur. Namun yang terjadi lebih berat kepada pemaksaan.

“Petugas di lapangan datang membongkar meteran pelanggan saat rumah dalam keadaan kosong. Ini kan perilakuyang tidak benar sebuah bentuk pemaksaan.” Kata Edu.

Warga lainnya yang ikut memberikan pendapat, Piter Rodriguez dan Yohanes Vian mempersoalkan sering dilakukan pemadaman bergilir dan pajak penerangan jalan (PPJ) yang terus dibayarkan namun jalanan di kota Maumere gelap gulita.

Menjawab pertanyaan dan kritikan dari warga, Manager PLN Area FBT, Elphis Sinambela dalam penjelasannya mengatakan, pemadaman bergilir dilakukan pihak PLN FBT di kota Maumere karena adanya defisit day sebesar 600 sampai 1.000 kilowatt. Untuk mengatasi hal ini, PLN sedang memperbaiki generator yang ada dan meminjam generator dari wilayah lain.

“Untuk jangka panjang, kami akan membangu PLTU di Warita dengan kapasitas 5 MW dan diharapkan akhir tahun 2007 sudah bisa beroperasi,” jelas Elphis.

Elphis membeberkan, untukArea FBT terdapat 108 ribu pelanggan yang tersebar di 4 ranting dari Lembata, Adonara, Larantuka dan Maumere. Sementara untuk ranting Maumere sendiri terdapat 49 ribu pelanggan PLN dimana sisanya 500 pelanggan masih menggunakan listrik pasca bayar.

Terkait listrik pra bayar beber Elphis, memang ada keputusan direksi PLN soal ini dan bukan merupakan kewajiban. Namun kata Elphis, kebijakan ini diambil karena dengan adanya listrik pintar maka ada penghematan daya sebanyak sekitar 2 Mega Watt (MW).

Selama ini papar Elphis, pelanggan mendapat subsidi dari pemerintah karena dari biaya produksi sebesar 3 ribu rupiah per Kwh, pelanggan hanya membayar 1.025 rupiah per Kwh.Dengan adanya pengehematan maka beban subsidi berkurang dan daya yang ada bisa dipakai untuk daerah lain.

“Kalau ada kelebihan daya maka kita bisa tambah jaringan ke wilayah lain yang belum ada menikmati listrik seperti kecamatan Mapitara yang 4 desanya belum berlistrik,” papar Elphis.

Terkait Pajak Penerangan jalan yang dipotong 8 persen setiap pembelian pulsa listrik, Elphis menambahkan, uang yang didapatkan, akhir bulan semuanya disetor ke Pemkab Sikka sehingga soal penerangan jalan itu merupakan kewenangan Pemda bukan pihak PLN.

“Kami akan lebih gencar lagi melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa memahami tentang listrik pintar dan soal pemadaman bergilir yang marak terjadi belakangan ini,” pungkas Elphis.

Sementara itu, Yani Making anggota Fraksi Nasdem dalam pendapatnya meminta pihak PLN menghentikan sementara migrasi pelanggan ke listrik pintar sambil terus dilakukan sosialisasi hingga pelanggan memahami. Selain itu, PLN berkewajiban menggganti alat elektronik warga yang rusak bila terjadi pemadaman tanpa pemberitahuan.

“Petugas di lapangan jangan memaksa pelanggan apalagi mengancam untuk migrasi. Saya minta supaya ada peraturan yang menegaskan migrasi bukan sebuah kewajiban,” tegasnya.