BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak tenaga pendidik dan pelajar untuk mendukung upaya pencegahan terorisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Saud Usman Nasution dihadapan 2.000 peserta yang terdiri dari 1.500 siswa SMP dan SMA dan 500 guru se-Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (8/3/2016).
Pemaparan sejarah penanggulangan teroris di Indonesia
Disebutkan, mencegah paham radikal adalah tanggung jawab bersama. Artinya semua pihak berkaitan, mulai dari unsur kelembangaan, pemerintah daerah, dan sekolah, termasuk juga dalam Penjara.
“Kita harus kita ingatkan, dia bukan musuh kita yang harus dibunuh atau membunuh, tapi saudara kita yang harus diingatkan, harus diubah pola pikirnya,” ujar Saud.
Di dalam melakukan penangkapan, pihaknya berupaya mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Sayangnya, rata-rata para teroris memilih mati syahid dengan pemahaman akan masuk surga.
“Kalau dia mati, semua jaringannya, motivasinya siapa yang ada di belakangnya, kita tidak bisa ungkap lagi,” sahutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mizwar menilai, kegiatan yang digelar BNPT ini sangat positif. Terlebih adanya potensi bermunculan kelompok radikal di ranahnya.
Disampaikan, Jabar punya sejarah kelam soal kelompok teroris. Dimulai tahun 1948 lalu dimana munculnya DI/TII hingga tahun 2016 pun publik Jabar banyak dikejutkan oleh kelompok radikal.
“Saya rasa ini tidak bisa sendirian BNPT saja, jadi mereka mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mencegah radikalisme dan terorisme yang mungkin bisa terjadi lagi pada generasi yang akan datang,” beber Dedi.
Dia mengingatkan, masyarakat untuk lebih waspada kepada suatu kelompok atau ajaran yang dengan mudah menuding kafir kepada kelompok yang lain.
“Hati-hati dengan pemahaman itu, saya rasa ini harus disosialisasikan kepada masyarakat luas,” katanya.
Menurut dia, generasi muda yang serba ingin tahu dan mudahnya mencari informasi via akses internet, sangat rawan disisipi ajaran radikal.
“Nanti SMU dan SMK di tahun 2017 langsung di bawah Provisi, jadi langsung kita awasi,” pungkasnya.