Prihatin Maraknya Pembangunan Hotel di Yogyakarta, Belasan Warga Gelar Aksi Budaya
JUMAT, 5 FEBRUARI 2016
Jurnalis: Koko Triarko / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Koko Triarko
YOGYAKARTA — Prihatin dengan semakin banyaknya pembangunan apartemen dan hotel di banyak wilayah di Yogyakarta, seorang warga Yogyakarta menggelar aksi budaya ruwat kota dan simbol pemerintahan kota Yogyakarta, Jumat (5/2/2016). Aksi itu merupakan bentuk kekesalan warga, atas pembiaran dibangunnya banyak hotel dan apartemen yang dianggap mengancam identitas budaya setempat dan menimbulkan beragam dampak sosial dan lingkungan.
|
| Dwi Rahmanto |
Belasan warga Kota Yogyakarta secara bergantian mengguyur tubuh seorang pelaku budaya kampung Miliran, Muja-Muju, Yogyakarta, Dodo Putra, dalam aksi budaya sebagai bentuk protes masyarakat terhadap maraknya pembangunan hotel dan apartemen. Kendati hujan sejak pagi mengguyur Kota Yogyakarta, peserta aksi tak beringsut dari tempatnya menggelar aksi di trotoar jalan depan Kantor Walikota Yogyakarta di Jalan Kenari, Yogyakarta.
Dodo dengan duduk bersila menjalani laku ruwatan dengan air kembang tujuh rupa dan air dari tujuh sumur di kampung Miliran. Ia menyebut aksinya itu sebagai Ruwat Kota, Tanah Leluhur. Ritual jamas diri sebagai warga Yogyakarta dan simbol Pemerintah Kota Yogyakarta. Aksi itu diikuti oleh sejumlah warga dari tujuh kampung korban pembangunan hotel dan apartemen.
“Aksi budaya ini merupakan rawat diri dan upaya membersihkan kota agar terjaga dari kerusakan dan keserakahan”, ungkapnya.
 |
| Dodo Putra saat melakukan Aksi Budaya |
Aksi ruwat kota tanah leluhur berlangsung tak lebih dari 15 menit. Namun demikian, aksi yang tergolong unik tersebut cukup menyita perhatian publik. Aksi budaya tersebut juga didukung oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Warga Berdaya, yang terdiri dari aktivis, mahasiswa dan warga masyarakat yang peduli dengan masalah sosial, lingkungan dan kepentingan publik.
Salah satu penggiat Warga Berdaya, Dwi Rahmanto, menjelaskan, Warga Berdaya merupakan wadah bagi masyarakat untuk turut andil dalam mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota yang dianggap tidak pro rakyat. Salah satunya adalah banyaknya pembiaran atas dibangunnya sejumlah hotel dan apartemen.
Dwi mengatakan, di Kampung Miliran saja dalam satu komplek ada sekitar empat buah hotel dan apartemen, yang menurutnya jelas memberi dampak lingkungan dan sosial. Karena itu, ia menyebut selama ini Pemerintah Kota Yogyakarta kurang ketat dalam melakukan pengawasan dan tidak memiliki keberanian untuk mencegah pembangunan sejumlah hotel dan apartemen di Yogyakarta.
“Karena itu, kita melakukan aksi budaya seperti ruwat kota, sebagai upaya mengingatkan pemerintah kota agar lebih ketat mengawasi pembangunan hotel. Ruwat yang dalam tradisi Jawa merupakan ritual pembersihan, maka kita berharap dengan aksi itu kita bisa kembali bersih dan kembali kepada identitasnya sebagai kota budaya”, pungkasnya.