Konflik Internal Kampus, Kegiatan Perkuliahan Mahasiswa STKIP Sumenep Terganggu

KAMIS, 4 FEBRUARI 2016
Jurnalis: Fahrul / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Fahrul

Para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Netral (GMN) meminta konflik internal yang tak kunjung ada solusi segera dihentikan, sebab nantinya akan berdampak buruk terhadap kegiatan perkulian, sehingga mahasiswa yang akan menjadi korban.

“Kami minta konflik ini harus segera diselesaikan, agar mahasiswa tidak menjadi korban,” teriak Moh. Muhlis Korlap Aksi saat berorasi di depan ruangan Yayasan STKIP-PGRI Kabupaten Sumenep, Kamis (4/2/2016) siang.

Menurut Muhlis mengatakatan, akibat konflik internal dilingkungan kampus jelas sangat merugikan mahasiswa, karena kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bisanya sudah dilaksanakan hingga saat ini belum ada jadwal. Makanya kejadian itu harus segera diakhiri, agar mahasiswa tidak terus-terusan menjadi korban. “Selain itu yudisium yang semestinya dilaksanakan awal bulan Februari kini sudah diundur ke bulan Maret, jadi jelas itu akibat dampak konflik,” terangnya.

Dalam aksinya para mahasiswa melakukan orasi di depan kantor yayasan, namun setelah sekitar setengah jam mereka belum ditanggapi, akhirnya menyegel pintu kantor yayasan dan ruangan Ketua STKIP-PGRI Sumenep yang bertuliskan, ‘Jangan Korbankan Mahasiswa, Pikirkan Yudisium’.

Secara terpisah Pelaksana Tugas (PLT) Ketua STKIP-PGRI Sumenep, Asmuni membantah, bahwa aktifitas kegiatan kampus terganggu, karena selama ini tetap berjalan seperti biasa, namun untuk kuliah kerja nyata (KKN) yang diundur karena belum ada kesiapan dari panitia, sehingga dari jadwal yang ditentukan berubah.

“Tidak ada kendala kalau perkulian, mulai kemarin Ujian Akhir Semester (UAS) berjalan lancar,” jelasnya dengan nada singkat.

Sekedar diketahui konflik internal kampus Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terjadi antara satuan penyelenggara dengan pihak yayasan. Akibat masalah tersebut ketua lama Musaheri, diganti dengan yang baru yaitu, Asmuni.

Tetapi konflik di dua kubu semakin menjadi, karena ketua lama, Musaheri tidak terima atas pemecatan dirinya yang dinilai sepihak, semestinya yang memberhentikan Senat, tetapi pada kenyataannya Surat Keputusan (SK) pemecatan dikeluarkan oleh yayasan dan kemudian diganti Asmuni sebagai Pelaksana Tugas (PLT).

Akibat pemecatan sepihak akhirnya, Musaheri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sumenep, karena itu dinilai tidak mendasar dan tidak sesuai Statuta yang ada.