Komisi IV DPR Geram Terhadap Kinerja dan Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti.

“Saya merasakan betul, dampak yang terjadi di lapangan, pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari Ibu Susi itu, pada akhirnya potret buram nelayan yang dulu gelap, malah semakin gelap, Nah, apa yang menjadi poin pemerintah itupun masih buram juga,” Ujar ono dalam Rapat dengar pendapat umum, di Ruang KK IV, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/02/2016).

Ono menjelaskan ketika ia berdiskusi dengan beberapa Anggota Komisi IV, ia tidak menemukan sasaran tepat dari “Road Map”, perencanaan atau apapun dari Kementerian KKP dengan Paket tersebut.

Komisi IV juga meminta Kementerian KKP agar meninjau ulang, apa yang menjadi kebijakan Menteri Susi PPudjiastuti. “Padahal, Kami dari Komisi IV setiap kali dalam rapat kerja (Raker) dengan Kementerian KKP, selalu menyampaikan apa yang terjadi pada nelayan, Tapi faktanya, beliau (Susi) juga tidak pernah mendengar apa yang kami sampaikan, agak nya tidak mau, memang tipe orangnya memang tidak mau menerima jika diberikan masukan, Cuek”  ungkapnya geram.

Ono menambahkan, kementrian lain setiap kali mengambil keputusan diawali dengan melakukan konsultasi publik, tapi di Kemententerian KKP, tidak dilakukan.

“Jadi, menurut saya, selain para asosiasi memberi masukan kepada kami sebagai wakil rakyat, untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan, kami juga mohon, bapak ibu (para asosiasi) juga melakukan hal yang sama, seperti apa yang komisi IV lakukan” tegasnya 

Selain itu, Ono juga menyatakan atas nama IV DPR RI meminta kepada para asosiasi nelayan seluruh Indonesia untuk melakukan gugatan hukum terhadap Menteri KKP tersebut.

“Jadi bapak ibu sekalian (para nelayan) saya minta, Lakukan gugatan hukum, Bikin survey tingkat kepuasan nelayan terhadap kinerja Menteri Susi,” tutupnya