CATATAN JURNALIS—Kekayaan sumber minyak dan gas (Migas) rupanya belum menjamin masyarakat hidup sejahtera, seperti yang dialami warga Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka banyak hidup dibawah garis kemismikan, meskipun sudah lama menjadi daerah dampak dari perusahaan tersebut kehidupan masyarakat masih saja belum ada perkembangan. Bahkan hidupnya semakin sengsara.
![]() |
| Tokoh Pemuda asal Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, Fauzi Muhfa |
Keberadaan sumber minyak dan gas (Migas) yang melakukan eksplorasi maupun eksploitasi di daerah tersebut membuat wilayah pencarian ikan para nelayan semakin sempit.
Menurut Tokoh Pemuda asal Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, Fauzi Muhfa mengatakan, sebenarnya selaku masyarakat daerah setempat merasa keberatan dengan banyaknya perusahaan yang beraktifitas di wilayah kepulauan, karena kompensasi dari perusahaan tersebut belum mampu merubah perekonomian masyarakat, bahkan mereka tetap saja miskin, walaupun kekayaan daerah sudah dikeruk.
“Sebagai orang daerah saya sangat keberatan dan mengecam keras terhadap apa yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan minyak dan gas (Migas) yang telah melakukan kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi di Pulau Ra’as,” jelasnya, Senin (8/2/2016).
Hal itu sudah jelas, dari dampak adanya perusahan minyak dan gas (Migas) sangat merugikan terhadap masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan kompensasi dari perusahaan tidak jelas, namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak, sehingga perusahaan yang semestinya mengerti terhadap kondisi masyarakat setempat, agar keberadaan perusahaan tersebut memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat sebagai daerah dampak kegiatan perusahaan pengeboran minyak dan gas (Migas).
Fauzi Muhfa menegaskan, penolakan sudah tidak mungkin, semestinya perusahaan minyak dan gas (Migas) memperhatikan persoalan ini, jadi orang diluar sana melihat Kepulauan Raas memiliki sebuah daerah yang sangat kaya, tapi kekayaan itu tidak berdampak pada kekayaan penduduknya, justru masih sengsara karena ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dan pro kepada rakyat.
Pihaknya berharap Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk memperhatikan nasib masyarakat yang menjadi dampak dari perusahaan minyak dan gas (Migas), sehingga ada kebijakan yang dapat menguntungkan terhadap masyarakat, agar perekonomiannya semakin membaik.
