Gubernur NTB Minta Menteri Sosial tidak Bekerja Seperti LSM
RABU, 17 FEBRUARI 2016
Jurnalis : Turmuzi / Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber Foto: Turmuzi
MATARAM — Adanya statemen Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di salah satu media online yang berjudul “di Lombok Perekrutan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) menyasar usia remaja” membuat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) geram dan meminta Kemensos tidak asal berstatemen tanpa memiliki data jelas.
|
| Gubernur NTB, Zainul Majdi |
“Kalau ada masalah, Menteri seharus berdiskusi dan berkordinasi, jangan bekerja dan asal berstatemen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, kan tidak etis, datang sehari sudah berbicara hal yang merugikan nama baik daerah” kata Zainul Majdi di Mataram, Rabu (17/2/2016)
Majdi menyebutkan, pihaknya mempertanyakan statemen yang dikeluarkan Mensos tanpa disertai validitas data yang jelas, yang merugikan daerah. Menteri datang ke daerah kalau ada ditemukan masalah seharusnya dibantu dan diberikan solusi, jangan hanya sekedar menjelekkan.
Dikatakan, Menteri itu perangkat negara yang ditugaskan untuk memperbaiki permasalah yang ada di masyarakat, termasuk gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, dan pejabat daerah lebih tahu kondisi di wilayahnya.
“Kalau ditanya kecewa, jelas saya sangat kecewa dan menyayangkan statemen yang dikeluarkan Mensos tersebut tanpa ada kordinasi dan diskusi,” katanya.
Sebelumnya, pada Selasa 16 Februari di salah satu media nasional, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, lingkungan sosial dan keluarga berperan membentuk perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Dia mengaku melihat langsung bagaimana kaum LGBT berusaha merekrut pengikut di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok, kata Khofifah, LGBT menyasar kalangan remaja khususnya dari keluarga tak mampu dengan modus memberikan hadiah.