Pilkada, Demokrasi Pragmatis dan Tirani Korporatokrasi

Fonsi Econg, Jurnalis Cendana News wilayah NTT

CENDANANEWS (Opini) – Sejumlah kabupaten di beberapa propinsi di Indonesia sebentar lagi akan kembali memasuki fase elektoral pemilihan kepala daerah yang rencananya akan diselenggarakan secara serentak di seliuruh pelosok nusantara. Ini tentu menjadi momen yang layak ditunggu-tunggu! Pilkada memungkinkan massa rakyat bisa menyegarkan kembali atmosfir kebijakan pembangunan daerahnya yang barangkali dirasa belum memuaskan. Massa rakyat diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari secara sungguh-sungguh pola kepemimpinan yang ditawarkan oleh para calon pemimpin. Seorang kandidat petahana dapat saja dipertahankan hanya andaikata telah terbukti menampilkan pola kepemimpinan yang pro-kepentingan rakyat. Kontra-kepentingan rakyat berarti pilkada menjadi saat dia selayaknya ‘dirumahkan’! 

Kehati-hatian dalam mempelajari pola kepemimpinan seorang calon figur pemimpin memang semestinya menjadi sebuah harga mati. Sejarah politik pembangunan di manapun membuktikan bahwa cita rasa dan hawa kebijakan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan seorang pemimpin. Penulis melukiskan hawa kebijakan pembangunan itu sebagai sari-pati dari proses ekstraksi antara visi (idealisme) dan misi (praksis). Hawa pembangunan yang ideal adalah yang dibentuk oleh pola relasi yang linear antara visi dan misi. Tingkat keterukuran suatu idealisme dalam format visi yang rasional dan kontekstual sangat menentukan baik atau buruknya atmosfir kebijakan pembangunan suatu daerah. 

Praksis pembangunan yang baik adalah emanasi atau pancaran dari visi yang terukur secara rasional dan kontekstual. Seorang figur pemimpin dipandang ideal atau visioner apabila ia mampu merumuskan visi pembangunannya secara rasional melalui pola kebijakan yang kontekstual. Keterpaduan antara rasionalitas dan kontekstualitas dalam teori kebijakan pembangunan adalah ibarat ‘dua-sisi-mata-uang’ dalam suatu prinsip keseimbangan yang mutlak. Rasionalitas dipandang kontekstual apabila terkanalisasi dalam saluran logika kebijakan yang tidak hanya valid, tetapi juga menyentuh kondisi riil. Di sini sesuatu yang rasional tidak otomatis kontekstual. 

Menyetir jargon filsafat Jurgen Habermas, seorang filsuf politik berkebangsaan Jerman, rasionalitas yang kontekstual adalah rasionalitas yang komunikatif. Rasionalitas komunikatif memiliki karakter mendorong terciptanya kondisi saling memahami dan saling menghargai demi kebaikan satu sama lain. Habermas mendistingsikan rasionalitas komunikatif itu dengan rasionalitas instrumental. Beliau memandang rasionalitas instrumental penuh dengan bombastika dan cenderung mengurai persoalan atas dasar kalkulasi egosentris. Rasionalitas instrumental memiliki arah kiblat kepada mekanisme diplomasi untuk mengkamuflase persoalan dan mengelabui target. 

Habermas mengkonstruksikan tipologi rasionalitasnya sebagai hasil refleksi atas iklim relasi antarmanusia dalam multibidang kehidupan yang serba transaksional dan bahkan kanibalistik. Kini rasionalitas instrumental itu antara lain bertumbuh makin kokoh dalam asuhan sistem demokrasi yang mulai sarat dengan prinsip pragmatisme. Demokrasi telah menjadi medan transaksi ekonomi di mana terdapat tak sedikit massa rakyat ramai mengkomoditisasi ‘suara’. Pasar politik menyebutnya sebagai politik uang.    

Tumbuh suburnya politik uang menunjukkan betapa kesadaran pragmatis masih mendominasi pertimbangan politik massa rakyat kita. Yang diterima di hati kebanyakan massa rakyat adalah ‘figur uang’. Kesadaran pragmatis massa rakyat ini pun langsung dimanfaatkan oleh para kontestan politik untuk tidak perlu lagi mengunjuk profesionalitas dan integritas melalui pemaparan visi-misi yang terukur dan dapat diterima. Kini yang terutama adalah bagaimana menggalang dana sebanyak mungkin untuk menyambut kerinduan pragmatis massa rakyat pemilih. 

Bagi tak sedikit konestan politik, uang telah menjadi sumber daya utama bagi pendongkrakan elektabilitasnya pada saat pemilu. Prinsipnya adalah: figur ditolak, uang bertindak! Seorang figur politik berani bermain uang atau materi jika merasa figuritasnya kalah elektabel saat disandingkan dengan para lawan politiknya. Asal mempunyai uang secukupnya, seorang kontestan politik yakin bisa meraih elektabilitas. Uang memungkinkan segala cara untuk memenangi kompetisi di panggung politik. 

Menguatnya arus pragmatisme dalam arus kompetisi politik di negara kita merupakan basis kokoh bagi terbangunnya konstruksi kepemimpinan bercita rasa korporatokrasi. Tindakan merogoh kocek yang tanpa tanggung-tanggung barangkali jangan langsung dianggap sebaagai ekspresi diri seorang dermawan. Ketika hal itu dilakukan oleh para kontestan menjelang pemilu biasanya selalu ada pula kalkulasi untung-rugi di baliknya. Politik uang merupakan permainan berlogika investasi.

Para pelaku politik uang yakin bahwa di balik jumlah uang yang saat ini hilang, akan ada peluang untuk mendapatkan kuantitas berlipat ganda. Politik pun dalam arti tertentu menjadi wadah untuk menggandakan uang. Para pemain politik uang boleh dikatakan sebagai renteinir suara rakyat. Kontestan yang bersangkutan biasanya tidak bekerja sendirian. Tuntutan biaya politik yang tinggi plus ongkos gelora pragmatisme massa rakyat seringkali membuat seorang kontestan harus masuk dalam jaringan mafia bisnis politik dengan para pemilik modal.  

Massa rakyat patut mencurigai kemungkinan terburuk semacam ini sebab politik uang sesungguhnya tidak boleh dipandang sebelah mata. Saatnya untuk melihat lebih jauh di balik sikap dermawan para figur calon pemimpin! Kepandaian dan kelicikan dalam membaca situasi serta penampilan yang dapat dipercaya seringkali merupakan modus operandi para pelaku politik uang untuk mengelabui massa rakyat. Munculnya saat target dilanda krisis perhatian sosial, ekonomi dan politik. Hadir dalam sosok berbulu domba, tetapi sebenarnya ia berbadan singa. Lembut pula pergerakannya, tetapi sesungguhnya berniat merampas apapun dari si target. 

Tirani korporatokrasi adalah ‘sosok maut’ yang siap mengekori permainan politik uang. Politik uang akan membuat massa rakyat sulit membendung gelora ‘perselingkuhan’ antara penguasa dan pengusaha sebab memang sudah waktunya pengusaha selaku pemodal meminta balas budi dari sang penguasa. Belajarlah dari kondisi pembangunan infrastruktur yang tak lekas beres, pola rekruitmen tenaga birokrasi yang ‘tebang pilih’ serta mafia peradilan dan penegakan hukum yang terus membelenggui rasa keadilan publik! Pilkada menjadi saat bagi massa rakyat untuk membawa semuanya ke pegadilan akal sehat dan mengarahkan perhatian pada profesionalitas dan integritas figur. Selamat memilih!

———————————————————–

Selasa, 5 Mei 2015

Penulis : Fonsi Econg

Editor : Sari Puspita Ayu

———————————————————-