Ungkap Insiden Paniai, Kapolda Papua Dukung dibentuknya KPP HAM

CENDANANEWS (Jayapura) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua mendukung dibentuknya Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk mengungkap kasus Paniai berdarah, yang menewaskan empat orang warga sipil, pada 8 Desember 2014 lalu. 

“Kami setuju saja, kalau KPP HAM di Bentuk. Itu akan memperingankan kami dalam menyelidiki. Kami transparan. Kalau misalnya ada anggota kami yang bersalah, tolong informasikan data itu. kami sudah berusaha, tapi hanya katanya – katanya saja, tapi saksi harus dikuatkan bukti,” kata Kapolda Papua, Irjen Polisi Yotje Mende, Jumat (10/04/2015).

Kalau memang ada informasi  anggotanya terlibat dan melihat salah, lanjut Kapolda, ia tidak segan-segan melakukan tindakan sesuai aturan hokum yang berlaku. “Kami akan tindak kalau anggota kami salah dan kami juga harap dukungan dari masyarakat, Pemda dan pusat agar hal ini segera selesai sesuai dengan fakta. Kalau KPP HAM di bentuk juga sangat mendukung itu,” ujarnya.

Menurutnya kalau di ijinkan mengotopsi jenasah korban maka amunisi yang besarang dalam tubuh korban bisa diketahui. “Kalau mereka misalnya ijinkan diotopsi itu dan menunjukkan anggota Polri atau TNI yang bersalah, kami akan tindak. Ini harus berdasarkan praduga tak bersalah sebelum ada pembuktian yang benar dan dua alat bukti sah,” ujarnya.

Ia mengakui pihaknya sangat kesulitan mengungkap kasus tersebut, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi yang mengetahui. “Dan harus ada bukti yang menunjuk dia sebagai pelakunya. Bisa saja waktu itu berpakaian polisi kan bisa saja. Hanya kesaksian dan bukti yang bisa mengungkap siapa pelaku penembakan yang sebenarnya,” kata Jenderal bintang dua ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, Jhon NR Gobay mengatakan terjadinya tindakan kekerasan di Papua bermula dari tindakan represif atau tekanan dari oknum aparat keamanan TNI/Polri dalam menangani setiap persoalan.

“Jadi, ada tindakan yang berlebihan, arogan oleh oknum aparat keamanan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media, sehingga kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak terekspos dengan baik,” kata Jhon NR Gobay di Kota Jayapura, Papua, Kamis (09/04/2015).

Ia menduga, kekerasan dari oknum aparat, salah satu contohnya seperti yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014. Kedua, di Kabupaten Intan Jaya, Deyai, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Wamena dan Kabupaten Jayawijaya.