Kulon Progo Sosialisasikan Sideka

CENDANANEWS (Kulon Progo) – Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pembekalan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hal tersebut dikarenakan daerah tersebut ditunjuk menjadi salah satu pilot project dalam Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka). 

Hadir dalam pembekalan tersebut seluruh kepala desa yang didampingi Camat dengan menghadirkan nara sumber dari perwakilan BPK Yogyakarta, Drs Parno MM dan Kepala Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) Hilman Faried selaku pengawas dari Sitem Informasi Desa dan Kawasan (SideKa).

Bupati Kulon Progo, Hasto dalam sambutannya mengharapkan desa di Kabupaten tersebut mampu dan mandiri. Karena Dana yang di tujukan untuk APB desa di wilayah kabupaten Kulon Progo mencapai 26M yang nantinya per tiap desa menerima antara Rp.290juta sampai Rp.390juta.

“Dana sebesar itu langsung dari pusat, silahkan dikelolah dan segera disampaikan ke kami RAPB desanya, jangan main main ya, ada BPK” kelakar Bupati di ‘Gedung Kaca’ Komplek Pemda, Kamis (2/4/2015).

Dia juga mengharapkan, BP2DK dapat mendampingi dan membimbing desa sehingga program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kepala BP2DK, Hilman fared dalam pemaparannya menjelaskan, sistim terpadu ini merupakan sistim informasi yang Membantu pengelolaan desa. Membantu kelancaran administrasi, dari desa sampai ke kabupaten.

“Ini merupakan sistem baru, untuk itu SDM harus mampu menerima dan memberikan informasi yang terpadu sebagai garis depan dalam sebuah informasi administrasi negara” ujar Hilman Faried.

Sedangkan Peluncuran sistem ini di rencanakan bulan Mei 2015 secara simbolis di kabupaten Belitung Timur. Dari seluruh kabupaten di wilayah Indonesia, baru 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilot projek sistem ini, yaitu kabupaten Belitung Timur dari Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Tasikmalaya dari Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Kulon Progo dari Propinsi DIY, kabupaten Gianyar dari Propinsi Bali, Kabupaten Dompu dari Propinsi NTT, Kabupaten Pangkep dari Propinsi SulseL, dan Kabupaten Raja Ampat dari Propinsi Papua Barat.

Harapannya dari sistem ini, semua dapat terpantau baik pelaksanaan kebijakan atau pun penggunaan anggaran dari desa sampai ke tingkat Kabupaten.