CENDANANEWS (Lampung) – PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Lampung Selatan, berencana menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung menerapkan
tiket terpadu mulai April mendatang.
Manajer Operasional PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Heru Purwanto mengatakan penjualan tiket satu pintu diberlakukan bagi penumpang pejalan kaki yang turun dari kapal roll on roll off (roro) di Pelabuhan Bakauheni yang akan meneruskan perjalanan dengan angkutan umum.
“Penjualan tiket satu pintu ini untuk penumpang yang akan meneruskan perjalanan dengan bus, travel, atau angkutan perdesaan,” kata Heru saat dihubungi Cendananews.com Sabtu (28/3/2015).
Hal itu untuk mengatasi maraknya aksi percaloan tiket yang selama ini dikeluhkan penumpang. Aksi percaloan membuat harga tiket melambung dan sangat memberatkan penumpang.
“Mudah-mudahan tiket terpadu satu pintu sudah bisa diberlakukan pada April,” kata dia.
Pengelolaannya dipercayakan pada Dinas Perhubungan, termasuk penetapan harga penjualan tiket. Menurut Heru, surat kesepakatan bersama tentang operasional terminal dengan Dishub provinsi dan Organda telah ditandatangani.
“Pihak ASDP telah sepakat. Pengelolaan terminal diserahkan ke Dishub,” kata Heru. Dalam operasionalnya, penjualan tiket terpadu itu diikuti dengan tupoksi dan sanksi diatur Dishub.
Dalam pelaksannannya ke depan akan disiapkan LCD untuk masing masing destinasi dan bahkan lengkap dengan harga yang harus dibayar sehingga penumpang sudah tahu berapa yang harus dibayarkan untuk masing masing tujuan,” terangnya.
Fasilitas ticketing untuk terminal terpadu tersebut nantinya akan disiapkan sebanyak 8 loket tiket sehingga penumpang tak perlu kuatir dengan calo penumpang yang selama ini dikeluhkan oleh pengguna jasa. Selain itu ada pemisahan antara penumpang jarak dekat yang menggunakan kendaraan angkutan kota (angkot) dengan penumpang antar kabupaten yang menggunakan travel atau bus.
Sistem ini menurut Heru sudah disepakati antara OT ASDP serta stakeholder terkait diantaranya Organda, Dishub serta beberapa pihak. Bahkan penandatanganan nota kesepahaman terkait rencana itu sudah dilakukan pada Februari lalu.