Pencabutan Subsidi untuk Kapal Nelayan Diatas 30 GT Menyengsarakan Nelayan Kecil

CENDANANEWS (Kendari/Sulawesi Tenggara) Tak bisa dipungkiri peradaban Nusantara dirintis oleh para pelaut tangguh,  hidup dan penghidupannya dengan menaklukkan perairan laut yang tak ramah sejak ribuan tahun lalu. Kini rezim Jokowi dalam kampanyenya tahun lalu dalam pemilihan calon presiden Republik Indonesia berhasil menjual isu laut/maritim sebagai anak emas dalam pemerintahannya. Menjadikan laut sebagai prioritas utama sebagai sumber penerimaan negara, Jokowi mempercayakan posisi Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada seorang wanita nyentrik berlatarbelakang nelayan yaitu Susi Pudjiastuti.

Heriyanto, Kapten kapal motor nelayan Berkah Mulia, Ukuran 30 GT

Dibalik kebijakan menteri Susi yang diekspos begitu “wah” oleh media massa, wanita yang juga memiliki maskapai penerbangan ini berencana menghapus peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2014 pada masa Presiden SBY yang memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak bagi kapal nelayan. Kebijakan ini tentu menuai protes bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut. Seperti yang disampaikan Heriyanto (33) seorang pemilik Kapal Motor Nelayan Berkah Mulia di Kendari Sulawesi Tenggara “Sudah lebih sebulan ini saya harus membeli solar industri dengan harga Rp.12.000,- kasiang, padahal kapal saya menghidupi 20 orang ABK”.

Ironisnya belum jelas payung hukum peraturan tersebut kapan dikeluarkan, nelayan sudah harus dipaksa membeli solar dengan harga dua kali lipat dari harga biasanya yaitu sekitar Rp.6500,- per-liter. Akibatnya seperti yang dituturkan Heriyanto “Biasanya kapal saya menghabiskan dana operasional sekali jalan 2 sampai 3 juta (rupiah) sekarang harus mengeluarkan dobol (dua kali lipat) kasiang, padahal belum tentu sekali beroperasi kita bisa mendapatkan hasil tangkapan yang bagus kasiang..”