Perselisihan Hasil Pemilu

Komisi III DPR RI akhirnya menyepakati usulan tambahan anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di pos penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebesar Rp 61 miliar.

Tim kuasa hukum Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengajukan 17 orang saksi pada sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Penanganan perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi ada 11 tahapan. Mulai dari pengajuan permohonan perkara, hingga penyerahan salinan putusan kepada para pihak.