Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal rendahnya tuntutan, yang diberikan kepala daerah terjerat korupsi.
Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, diminta menegur 10 bupati atau wali kota, yang ikut dalam penandatanganan pernyataan dukungan terhadap Calon Presiden dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), pada Pemilu 2019. Panandatanganan tersebut…
Pengamat hukum, Koswara Purwasasmita, mengatakan bahwa kasus korupsi kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) akibat biaya politik tinggi yang dibebankan kepada calon kepala daerah.
Kepala Daerah yang memiliki posisi jabatan strategis di Partai Politik (Parpol), dihimbau tidak menyalahgunakan jabatannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Gubernur DKI, Anies Baswedan, menyatakan, banyak kepala dinas di lingkungan pemerintahannya tak berani mengambil keputusan. Menurutnya, hal tersebut telah berlangsung sejak lama.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah seharusnya sudah memahami area rawan korupsi. Hal tersebut dikarenakan, Kemendagri sudah cukup sering menyampaikan persoalan tersebut.