Pemerintah India meningkatkan pengamanan dan menutup saluran internet di berbagai tempat di negaranya, di tengah merebaknya informasi rencana protes dari masyarakat.
Pemilihan di negara bagian New Delhi awal tahun depan akan menjadi ujian utama bagi Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi di tengah aksi protes setelah parlemen mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan pada 11 Desember.
Ketua Mahkamah Agung, S.A. Bobde, menolak permintaan untuk menunda implementasi UU yang mulai berlaku minggu lalu. Namun, pengadilan akan mendengar petisi yang menantang keabsahan konstitusi UU itu pada 22 Januari mendatang.
Pemberlakuan UU itu telah menyulut protes-protes di seantero India, tetapi bagian timur negara itu, tempat gerakan-gerakan menentang imigran Bangladesh telah berkecamuk selama beberapa dekade, termasuk di antara yang paling buruk.