Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa tidak ada kapal ikan asing yang beroperasi secara legal untuk menangkap ikan di kawasan perairan nasional karena semuanya harus berbadan hukum perusahaan Indonesia.

“Kami menyampaikan, bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT Angkasa Pura II guna meningkatkan kegiatan direct call atau ekspor langsung produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan.

"Kematian ikan jenis nila dan mas tersebut terjadi sejak 3-24 Desember 2021," kata Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam, Rosva Deswira di Lubukbasung, Senin (27/12/2021).

Produksi benih ikan air tawar di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga September 2021 mencapai 7.503.800 ekor.

Pengamat kelautan Abdul Halim meminta kebijakan penangkapan terukur yang akan diterapkan KKP pada 2022 harus dapat mengantisipasi potensi monopoli kuota penangkapan ikan oleh sejumlah pihak.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa perubahan paradigma yang terkait dengan penerapan kuota penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan terukur harus dilaksanakan secara berkeadilan dan betul-betul memberikan…