Presiden Prabowo Seriusi Transmigrasi?

Data Doktor Sri bisa kita telaah. Jika 9.473 KK itu terselesaikan. Apalagi setiap tahun bertambah. Maka akan bisa menambah lahan pertanian. Sebagai kompensasi berkurangnya lahan pertanian di Jawa. Minimal 9.473 ha hingga 18.946 ha. Rata-rata transmigran memperoleh  2 H lahan.

Dengan dikembalikannya statusnya menjadi kementerian. Tidak mungkin program transmigrasi hanya akan dikelola dengan anggaran 194 M pertahun. Pengembalikan itu bukti komitmen Presiden Prabowo memajukan transmigrasi. Bukan saja untuk pemeratanaan penduduk. Melainkan kaderisasi petani pejuang-pejuang pangan.

Jika kita mengamati data-data itu. Ditambah informasi lapangan dari berbagai reportase chanel youtube. Optimalisasi transmigrasi bisa dibagi dalam dua agenda besar. Pertama, optimalisasi kawasan transmigran yang sudah ada. Kedua, membuka lahan dan penempatan transmigran baru.

Sisa problem transmigran lama adalah daya dukung infrastruktur kesiapan lahan untuk bertani. Banyak kawasan transmigran tidak memiliki saluran irigasi memadai. Tidak bisa menghindari genangan air ketika rob tiba.  Pembangunan tanggul penahan rob tidak bisa dilakuan petani. Pemerintah harus hadir.

Problem kedua, sarana dan prasaran pertanian. Termasuk kesediaan bibit untuk tanaman semusim. Maupun tanaman jangka panjang.  Problem berikutnya aksesibitas ke pusat-pusat perdagangan. Untuk memasarkan hasil maupun pengadaan peralatan dan kebutuhan pertanian.

Selebihnya merupakan masalah inovasi pengembangan usaha sesuai karakter dan potesi daerah setempat. Termasuk perlunya koperasi pada setiap Satuan Pemukiman (SP) sebagai institusi bisnis bersama. Daya dukung fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah dan fasilitas kesehatan serta pusat keagamaan juga sangat diperlukan.