Presiden Soeharto Saja Tumbang ?

Narasi itu sering kita dengar pada masa reformasi. “Soeharto saja tumbang”. Muncul setiap ada gerakan oposisional anti rezim.

Narasi itu dicuatkan setidaknya untuk dua tujuan. Kepada elit rezim (eksternal) maupun pendukung oposisional (internal).

Pertama, mengancam/ menakuti/ menggertak, pendukung rezim/rezim berkuasa. Presiden Soeharto saja yang sangat berkuasa bisa ditumbangkan oleh gerakan rakyat. Apalagi rezim-rezim berikutnya yang tidak powerfull amat.

Maka jangan main-main dengan gerakan oposisional ini. Begitulah kira-kira inti pesan narasi itu.

Kedua, untuk membesarkan spirit para pendukung oposisi itu sendiri. Bahwa rezim saat ini tidak seberapa kuat dibanding dengan Presiden Soeharto. Maka jangan kendor berjuang. Jangan lelah. Rezim pasti bisa ditumbangkan dengan mudah.

Itulah pesan internalnya. Kepada pendukungnya.

Tapi kenapa gerakan itu selalu berujung kegagalan?. Khususnya pada rezim pemilu langsung. Gerakan opisisi belum terbukti mampu menumbangkan rezim?.

Setidaknya ada lima alasan.

Pertama, gerakan oposisi tidak beranjak dari “pisau analisa situasi” lama yang kadaluwarsa. Analisa kadaluwarsa itu didasarkan pada narasi lama, bahwa tumbangnya Presiden Soeharto oleh kekuatan rakyat. Mengabaikan peristiwa itu telah berjarak 2,5 dekade. Diketemukan beragam analisa yang menunjukkan analisa itu tidak akurat.

Krisis politik 1998 merupakan pertarungan lima kekuatan besar menunggangi krisis moneter dan ekonomi. Lima kekuatan itu, pertama kekuatan globalis. Hendak memperkuat cengkeramanya atas sumberdaya dan posisi strategis Indonesia.

Presiden Soeharto memiliki visi membawa kedaulatan Indonesia dalam dua PJP. Tahun 1997 memasuki PJP II. Indonesia di ambang berdaulat dalam pertanian maupun industri-industri strategis.

Pengelolaan, penggunaan teknologi dan SDM, oleh bangsa sendiri merupakan prioritas. Visi itu membuat globalis tidak leluasa menguasai Indonesia. Maka krisis moneter 1997 dimanfaatkan untuk menumbangkan Presiden Soeharto.

Kekuatan kedua, reposisi kekuatan elit pragmatis dalam negeri untuk tetap berkuasa pasca Presiden Soeharto. Maka ketika momentum krisis, mereka tidak ingin distigma kaki tangan Presiden Soeharto. Mereka ikut melawan Presiden Soeharto. Untuk mencari simpati publik.

Kekuatan ketiga, eks anggota dan simpatisan komunis. Pada tahun 1990-an banyak tahanan politik dari eks anggota dan pendukung komunis dibebaskan dari penjara.

Ketika orde baru di ujung senja, mereka memperkuat gerakan oposisionalnya.

Kekuatan keempat dari kaum reformis. Mereka pendorong demokratisasi sistem penyelenggaraan negara. Datang dari kalangan cendekiawan dan civitas akademika. Menginginkan demokratisasi penyelenggaraan negara di segala bidang.

Kekuatan kelima adalah kekuatan pendukung Presiden Soeharto sendiri. Misinya mengamankan agenda tinggal landas. Ialah situasi di mana Indonesia kuat secara pertanian dan didukung industri tangguh. Upaya itu terhempas oleh krisis moneter tahun 1997.

Jadi gerakan reformasi 1998 bukanlah gerakan tunggal. Melainkan gerakan multisektor. Multi elemen. Bahkan melibatkan kekuatan internasional. Berbeda dengan gerakan oposisional era reformasi yang dilakukan sejumlah elemen saja.

Alasan kedua kenapa gerakan oposisional era reformasi gagal adalah perubahan sistem. Pada sistem MPR sebelum UUD 1945 amandemen, impeachment presiden bisa dilakukan oleh keputusan politik. Oleh MPR jika quorum terpenuhi. Pasca amandemen, impeachment harus melalui putusan hukum. Harus dinyatakan bersalah secara hukum

Ketiga, glorifikasi ilusi keburukan orba bukan lagi penyulut kemarahan rakyat. Berbeda dengan awal-awal reformasi, opini keburukan orba akan memicu soliditas gerakan rakyat melakukan perlawanan. Perjalanan waktu menunjukkan kondisi reformasi tidak lebih baik dari apa yang hendak dikoreksi dari orba.

Akibatnya masyarakat jengah. Tidak percaya lagi dengan isu-isu anti orba. Apalagi infrastruktur kekuasaan orba juga sudah tidak dijumpai lagi.

Oleh karena itu narasi “Soeharto saja tumbang”, menjadi kontraproduktif. Menjadi dimaknai sebagai sebuah gerakan yang ternyata membawa bangsa menjadi tidak lebih baik.

Keempat, problem kenegarawanan. Ketika gerakan rakyat pada tahun 1998 menginginkan Presiden Soeharto mundur, aspirasi itu langsung disambut tanpa proses panjang.

Presiden Soeharto mengkalkulasi adanya 500 jiwa akan menjadi korban ketika gerakan rakyat itu dilawan. pendukungnya masih banyak. Survei belum populer kala itu.

Ia kemudian lebih memilih berhenti. Tidak ingin peristiwa Tiananmen RRC yang menelan korban banyak jiwa terjadi di Indonesia.

Sementara para pemimpin pada era reformasi, menunjukkan sikap tidak gentar dengan gerakan rakyat. Tidak mundur oleh desakan gerakan rakyat. Maka rezim tidak bisa digulingkan.

Kelima, bukan rakyat vs state. Kasus 1998 merupakan ketegangan antara rakyat dan state. Rakyat walau berasal dari banyak elemen, memiliki isu yang sama. Reformasi dan demokratisasi.

Sementara pada era reformasi terjadi kontra antar pendukung faksi politik. Tidak memiliki kesamaan visi-misi gerakan. Bahkan cenderung sektarian.

Maka setiap aksi akan dihadapi dengan kontra aksi oleh pihak lain. Akibatnya gerakan oposisional cepat meleleh.

Lima hal itulah kenapa gerakan oposisional pasca reformasi menjadi alat penekan yang rapuh. Rezim tidak goyah oleh gerakan jalanan. Sebesar apapun massa yang diturunkan.

Pisau analisanya harus diubah. Tidak bisa terus mengandalkan pisau lama yang memang sudah tumpul. Gerakan massa konvensional bukan lagi menjadi alat efektif sebagai pemicu perubahan.

Gerakan rakyat juga harus terbuka autokritik terhadap kelemahan dirinya sendiri. Untuk bisa menemukan cara yang erfektif mengusung perubahan.

ARS, Jaksel, 2-02-2024