Presiden Soeharto dan Trilogi Pembangunan

Untuk merehabilitasi kehancuran kehidupan era Orde Lama dan memajukan kembali Indonesia, Presiden Soeharto menggunakan pendekatan Trilogi Pembangunan. Ialah Stabilitas yang mantap, pertumbuhan tinggi dan pemerataan. Kehancuran itu di antaranya hyperinflasi hingga 650%, defisit APBN, krisis pangan dan konflik horizontal.

Implementasi Trilogi Pembangunan ini dikupas dalam Bab VIII buku “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan”.

Stabilitas yang mantap di berbagai bidang diperlukan agar ada jaminan kelangsungan pembangunan. Baik stabilitas dalam bidang ekonomi, politik dan hankam. Indonesia yang stabil pada era Presiden Soeharto telah memungkinkan membangun di segala bidang. Secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga akhirnya tumbuh menjadi “the new industrial country” pada tahun 1997.

Pendekatan stabilitas ini tidak datang secara serta merta atau sebatas perenungan teoritik. Akan tetapi merupakan akumulasi dari proses pembelajaran panjang bagi bangsa Indonesia. Bahwa sejak merdeka, Indonesia selalu dililit konflik horisontal. Akibatnya upaya pembangunan untuk memakmurkan segenap rakyat menjadi terbengkalai.

Presiden Soeharto tidak hanya membawa stabilitas dalam negeri. Ia juga berhasil membangun solidaritas ASEAN. Hal itu memungkinkan kawasan ini tumbuh sebagai kawasan yang stabil dan nyaman bagi segenap anggotanya.

Terdapat konflik teoritik dan konseptual terhadap kebijakan stabilitas. Stabilitas keamanan sering dihadapkan antara ketegasan dan tindakan otoriter. Dalam stabilitas pemerintahan diperhadapkan antara konsensus dan otoritarianisme. Sedangkan dalam stabilitas ekonomi dipertentangkan antara mekanisme pasar dan sistem perekonomian pasar terkelola.

Apapun dinamikanya, pendekatan stabilitas telah memungkinkan Indonesia mampu membangun secara stabil. Membangun secara bertahap dan berkelanjutan dalam kurun tiga dekade. Selama pemerintahan Presiden Soeharto.

Pendekatan kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan diperlukan agar bisa membuka lapangan kerja dan meneteskan kue pembangunan ke segenap lapisan masyarakat. Pada era Presiden Soeharto ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 7 persen dalam rentang tiga dekade. Hal inilah yang mengantarkan Indonesia pada predikat sebagai miracle Asia. Indonesia keluar dari statusnya sebagai negara miskin dan memasuki status baru sebagai negara industri baru.

Sedangkan pemerataan pembangunan dilakukan melalui delapan jalur pemerataan pembangunan. Hal ini telah menjadikan kesenjangan pada era Presiden soeharto relatif kecil jika dibanding dengan era setelahnya.

Reformasi menggugat kebijakan-kebijakan yang ditempuh Presiden Soeharto. Spiritnya tentu untuk menuju situasi yang lebih baik jika dibanding era orde baru.

Faktanya pada era reformasi pertumbuhan belum pernah mencapai tujuh persen per tahun. Apalagi rata-rata pertumbuhan sepanjang reformasi.

Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Hal ini dibuktikan dengan gini ratio pada era reformasi yang semakin tinggi.

Skala prioritas pembangunan menjadi kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh tiadanya GBHN. Pendulum politik tahun berjalan kemudian menjadi faktor pendorong ditetapkan skala-skala perioritas pembangunan.

Bukan prioritas dalam perspektip kepentingan bangsa. Bahkan terkadang terbebani oleh perilaku transaksional antar kelompok kepentingan politik.

Era reformasi juga diwarnai ketegangan oleh ego sektoral. Ketegangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

Pembangunan tidak berjalan sesuai road map yang terintegrasi. Melainkan oleh kebijakan reaksional yang muncul dari kepentingan-kepentingan jangka pendek.

Ulasan selengkapnya bisa dibaca dalam buku, “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan”. Bab VII. Buku ini bisa didapatkan di market place “Gunsa Book Store” dalam link:

https://shopee.co.id/product/331312971/10877835936?smtt=0.100775878-1670062909.3