UGM Beberkan Sejumlah Persoalan yang Sebabkan Pupuk Mahal dan Langka

YOGYAKARTA, Cendana News — Tim Fakultas Pertanian UGM membeberkan sejumlah persoalan mendasar yang membuat harga pupuk menjadi mahal dan langka seperti saat ini.

Berdasarkan hasil kajian di banyak tempat, mereka mengaku masih menemukan banyaknya kasus pengoplosan pupuk subsidi dan non subsidi.

Selain itu, adanya penyebaran isu kelangkaan pupuk bersubsidi, semakin membuat harganya mahal dan menimbulkan penimbunan dan penggantian kemasan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi.

Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi diketahui juga terjadi karena pupuk bersubsidi tidak hanya diselewengkan ke tanaman perkebunan tetapi juga ke industri termasuk industri kayu lapis, lem, peternakan dan batik.

Ketua Tim Fakultas Pertanian UGM, yang juga mantan Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr Jamhari mengakui begitu banyaknya persoalan ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi selama ini.

”Yang menyerap bukan petani, tapi oleh pengecer resmi. Distribusinya apakah ke petani penerima atau ke siapa, kita tidak tahu,” katanya dalam seminar nasional yang bertajuk Mengkaji Ulang Kebijakan Subsidi Pupuk, di UGM, Senin (18/7/2022).

Bahkan dari hasil kajian tim pertanian UGM, dari sampel sebanyak 100 ribu kartu tani sebagai penerima pupuk bersubsidi ternyata hanya 37 ribu yang melakukan transaksi.

“Transaksi dari kartu tani saja persentasenya kecil sekali. Padahal setiap tahun negara mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp26 triliun hanya untuk pupuk,” katanya.

Meski begitu, menurut Jamhari kebijakan menghentikan subsidi pupuk bukanlah jalan keluar yang bijaksana. Pasalnya selama ini petani selama berpuluh-puluh tahun sudah dibuat sangat tergantung pada pupuk pabrikan dengan harga murah.

Mereka tentu akan keberatan jika secara tiba-tiba harus membeli pupuk non subsidi yang sangat mahal, karena harganya lebih dari dua kali lipat harga pupuk bersubsidi.

“Perbaikan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sebenarnya juga sudah dilakukan tetapi tidak menyelesaikan masalah utamanya. Penggunakan E-RDKK dan kartu tani, masih menyisakan pertanyaan mendasar. Mengapa tetap saja terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi,” katanya.

Fakultas Pertanian UGM merekomendasikan adanya perbaikan kebijakan subsidi pupuk terutama bagi pemerintah karena urgensinya untuk perbaikan perencanaan anggaran subsidi yang besar dan bagi para pihak dalam kaitannya dengan perbaikan teknis penyaluran pupuk bersubsidi.

Di tengah persoalan krisis pangan global sekarang ini, menurut Jamhari pemerintah juga perlu melakukan langkah tepat serta perhatian lebih besar bagi pegembangan pertanian dalam meningkatkan produksi pangan.

Bukan hanya soal pupuk namun juga dari penambahan luasan lahan.

“Variabel luas lahan, produksi padi misalnya perlu perluasan lahan. Yang paling cepat itu lahan. Selain itu pupuk juga memberikan kontribusi produksi 0,2 ton per hektar per tahun,” katanya.