Anggota Komisi IX: APBN Harus Menyentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

“Petani pun sering mengeluhkan sulitnya akses mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, daerah pemilihan kami menjadi lumbung pangan nasional yang tentu berperan penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.

Dalam dokumen KEM-PPKF, pemerintah mengusulkan postur RAPBN tahun 2023 dengan penerimaan negara pada kisaran 11,19-11,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta belanja negara mencapai 13,80-14,60 persen terhadap PDB. Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen antara 2,61 sampai dengan 2,90 persen terhadap PDB.

Oleh karena itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut juga mendorong agar arah kebijakan belanja dalam APBN Tahun 2023 difokuskan untuk terus mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, memperluas inklusi keuangan, serta mereduksi ketimpangan pembangunan.

“Pemerintah perlu berkomitmen untuk mewujudkan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran yang memang langsung menyentuh lapisan masyarakat. Apalagi ancaman risiko inflasi yang tinggi juga berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan. Makanya, melalui belanja negara, APBN berperan sentral untuk melindungi masyarakat dari ancaman tersebut. Terlebih, tahun depan kita harus kembali pada disiplin fiskal dan tidak adanya dukungan pendanaan dari Bank Indonesia,” tutup Puteri.