Era Medsos, Reorientasi-Redefinisi Cara Kerja Humas Jadi Keharusan

JAKARTA – Humas pemerintah (Government PR) secara fungsional menjalankan peran komunikasi pemerintah, karena itu ia melekat dan menjalankan fungsi strategis kepemimpinan. Potensinya sangat besar, karena di setiap instansi pemerintah pasti ada humasnya yang sekaligus sebagai ujung tombak.

Masalahnya adalah cara-cara komunikasi strategis yang dilakukan humas saat ini, tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama, seperti konferensi pers, media relations, kunjungan media, dan rilis pers. Kenapa demikian?

Pertama, perilaku masyarakat dalam berkomunikasi mengalami revolusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat tidak lagi mengandalkan media lama. Arena komunikasi masyarakat telah pindah lokasi ke Youtube, Whatshapp, Facebook, Instagram dan Twitter.

Ke dua, konsep agenda setting yang terkait dengan kekuatan media lama menstruktur kognisi masyarakat, tidak lagi menjadi acuan. Sebagai gantinya, viral dan trending topik di media sosial (medsos) menjadi parameter bagi prioritas agenda media dan proses pembentukan opini serta perubahan pengetahuan.

Ke tiga, arena kontestasi komunikasi, apakah bentuknya sebagai oposisi, kritik, dan aspirasi-sosialisasi telah beralih ke dalam penggunaan medsos. Kondisi ini berdampak langsung kepada pemerintah. Citra pemerintah dan kepercayaan masyarakat banyak ditentukan oleh kontestasi di dalam pemanfaatan media baru.

Tantangan komunikasi yang dihadapinya pun, jauh lebih kompleks, berjejalin dan berkecepatan. Belum lagi dari sisi kontestasi narasi. Catatan yang dimiliki Kominfo, terungkap dalam tiga tahun terakhir, ada lebih dari 2,6 juta konten negatif.