Pemerintah Diminta Dorong Riset Independen Tembakau Alternatif

JAKARTA – Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), menilai selain insentif bagi pelaku industri tembakau alternatif, pemerintah juga perlu mendorong riset independen di dalam negeri terkait profil dan risiko dari produk tembakau alternatif tersebut.

Ketua KABAR, Ariyo Bimmo, mengatakan hasil riset tersebut nantinya dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan upaya mengurangi prevalensi merokok di Tanah Air.

“Pemerintah harus terbuka untuk menerapkan solusi ini (produk tembakau alternatif) sebagai pelengkap upaya yang telah ada. Cerita sukses dan presedennya telah ada. Yang perlu digarisbawahi, riset harus dilakukan secara independen, namun transparan dan partisipatif melibatkan juga konsumen, akademisi, dan dunia usaha,” ujar Bimmo dalam keterangan di Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Sejauh ini, menurut dia program yang telah dijalankan pemerintah dalam menekan prevalensi merokok belum membuahkan hasil yang signifikan. Sebab itu diperlukan solusi yang berbeda untuk mengurangi masalah merokok yang kompleksitasnya tinggi, melalui dukungan penggunaan produk tembakau alternatif.

“Terbuka terhadap inovasi teknologi merupakan kunci. Praktik baik di negara-negara yang punya profil perokok serupa patut dijadikan pertimbangan,” katanya.

Berkat penggunaan produk tembakau alternatif, Selandia Baru berhasil menurunkan prevalensi merokok hingga menjadi 12 persen pada 2020. Pada 2025, mereka menargetkan prevalensi merokok di bawah 5 persen.

Untuk menurunkan angka 65 juta perokok aktif di Indonesia, lanjutnya, tidak bisa dengan cara yang normatif. “Kita harus lebih cerdas. Mitigasi risikonya lalu kurangi dampaknya,” ujarnya.