Jumlah Pangkalan Gas di Tanjungpinang Meningkat Drastis

TANJUNGPINANG – Awal tahun 2021, kelangkaan gas di Tanjungpinang, ibu kota Kepulauan Riau (Kepri), kembali terjadi. Berbagai pihak menilai peristiwa itu seperti memutar kaset lama yang sudah rusak.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, spekulasi bermunculan ketika banyak orang yang tinggal di daerah berjuluk Kota Gurindam itu kesulitan mendapatkan gas subsidi 3 kg.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menduga penjualan gas bersubsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan kelangkaan gas. Ia melarang warganya yang berasal dari keluarga mampu membeli gas bersubsidi.

Untuk mengendalikan perdagangan gas bersubsidi tersebut, wali kota menetapkan kebijakan kartu kendali, meski belakangan menimbulkan kontroversi karena kebijakan tersebut tidak memiliki regulasi.

Peluncuran kartu kendali gas bersubsidi pun dilakukan di sejumlah kelurahan. Namun, kebijakan kartu kendali yang ditangani Disperindag Tanjungpinang tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan pantauan, awalnya banyak warga yang kesulitan membeli gas bersubsidi lantaran pemerintah mengatur berdasarkan tempat tinggal. Kuota gas bersubsidi yang diberikan kepada pangkalan juga terbatas.

Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Sampai sekarang masih banyak warga yang bukan berasal dari keluarga kurang mampu bisa membeli gas bersubsidi, baik di pangkalan maupun di warung yang mengecer gas bersubsidi tersebut.

Harga gas bersubsidi 3 kg yang dijual pemilik pangkalan Rp18.000, sedangkan harga eceran yang dijual pedagang variatif, berkisar Rp20.000-Rp23.000.

Bisnis Perizinan

Di balik peristiwa persediaan dan perdagangan gas bersubsidi, ternyata ada “bisnis” yang menggiurkan, yang berpangkal dari pengurusan izin membuka pangkalan gas.