Upaya Membongkar Dugaan Korupsi di Dindik Banten Mendapatkan Dukungan

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 3 Sep 2021 - 6:00

Gubernur Banten, Wahidin Halim - Foto Ant

SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengapresiasi langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut kasus pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan, yang diduga terjadi tindak pidana korupsi, pada Tahun Anggaran 2017.

Menurut Wahidin Halim, tindakan KPK sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. “Saya mengapresiasi langkah-langkah KPK. Tentunya ini sejalan dengan komitmen saya sebagai gubernur untuk memberantas korupsi di Provinsi Banten,” kata Wahidin, Kamis (2/9/2021).

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, mengapresiasi langkah yang diambil oleh tim penyidik KPK, meskipun kasus tersebut telah ia laporkan ke KPK pada 20 Desember 2018. “Saya lapor pada 20 Desember 2018, hampir tiga tahun yang lalu, saya memaklumi. Sebab dipastikan di KPK itu ada ribuan perkara yang dilaporkan banyak pihak dari berbagai pelosok negeri ini,” tandasnya.

Uday mengatakan, KPK tentu lebih paham dalam mengambil sikap, terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut. “Demikian pula aliran uangnya ke pihak mana saja, rasanya tidak akan sulit,” tandasnya. (Ant)