Pemkab Kulon Progo Evaluasi Metode Penghitungan Produksi Padi

“Kami berharap ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,” katanya.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo Langgeng Raharjo mengatakan DPUPKP hanya sebagai dinas teknis pembangunan di lapangan dalam pembangunan infrastruktur sektor pertanian.

“Dinas terkait memang tidak mencapai target produksi padi, sehingga berdampak pada tidak adanya DAK infrastruktur pada 2022,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Edi Priyono mengatakan kondisi di lapangan untuk mengubah lahan kritis menjadi lahan subur sangat sulit, yakni membutuhkan waktu, biaya besar, dan dukungan infrastruktur.

“Cetak sawah baru ini harapannya sangat tipis. Namun kami sempat berdiskusi dengan beberapa pihak yang berkompeten di bidangnya, untuk mempertahankan ketahanan pangan dan alih fungsi lahan banyak yang perlu disiapkan, pembangunan kawasan khusus pertanian,” katanya. (Ant)