Indonesia Harus Optimal Capai Target Perubahan Iklim

JAKARTA – Pemerintah dengan kebijakannya harus optimal membawa Indonesia keluar dari krisis iklim dan bisa mencapai target nett zero emission pada 2050.

Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengatakan, perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim, semua negara dunia telah sepakat untuk menjaga kenaikan suhu bumi berada di bawah 1,5 derajat celcius.

“Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global untuk menghadapi perubahan iklim dunia di bawah 1,5 derajat celcius. Nah, jika suhu bumi naik, maka bumi ini akan tenggelam,” ujar Dino, pada diskusi virtual perubahan iklim yang diikuti Cendana News, Rabu (18/8/2021).

Maka terhitung enam tahun setelah perjanjian Paris, semua negara di dunia terus berupaya untuk mencapai nett zero emission pada tahun 2050.

Sayangnya kata dia, upayanya masih jauh dari memuaskan. Sehingga untuk mencegah kondisi terburuk harus mengadakan program global yang bisa mengurangi emisi dari karbondioksida (CO2).

“Kita harus optimis suhu bumi mencapai 1,5 derajat celcius pada tahun 2030. Maka harus digagas program global untuk mengurangi emisi CO2,” imbuhnya.

Karena menurutnya, kini CO2 menjadi pusat perhatian dalam 2 juta tahun dan satu dekade terakhir ini suhu bumi lebih panas.

Bahkan untuk mengurangi dampak kerusakan iklim, negara Jepang disarankan untuk menghentikan pendanaan proyek energi kotor batubara.

Proyek ini dapat memicu krisis iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat.

Data Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), mencatat ada kemungkinan pada akhir abad ini, es di Greenland mencair atau mendekati hilang.

Kondisi ini berdampak pada kenaikan air laut setinggi 7 meter. Dan, jika es di Arktik Barat meleleh, maka air laut dunia bisa meningkat setinggi 3 meter.

Tentu bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi alam ini menurutnya, akan menjadi bencana masa depan yang dampaknya dapat dirasakan pada tahun mendatang.

Apalagi Indonesia juga masih memotong 7 juta hektare hutan, dan masih menggunakan 38 persen batubara.

“Nah, batubara ini kan salah satu sumber energi paling kotor. Kami berharap Indonesia dapat mencapai 43 persen reduction di tahun 2030,” tukasnya.

Dino menilai upaya pemerintah belum optimal untuk membawa Indonesia keluar dari climate insecurity.

Bahkan menurutnya, kampanye Indonesia emas 2045 terlalu menekankan pada euforia yang hanya berfokus pada hal yang baik, tapi mengesampingkan risiko-risiko kerusakan iklim.

Menurutnya lagi, meskipun update komitmen iklim Indonesia (NDC) meningkatkan ambisi on adaptation, namun tetap harus dilihat bahwa pada dasarnya NDC tidak menetapkan target baru.

Ini karena target Indonesia masih di 29 persen emissions cut  di tahun 2050, dan 41 persen dengan bantuan internasional.

“Nah, ini kan tidak sesuai dengan rekomendasi IPCC ( Intergovermental Panel on Climate Chainge/panel antarpemerintah tentang perubahan iklim) dan ilmiah yaitu sebesar 50 persen emissions cut di tahun 2050,” ungkap Dino.

Maka dari itu, kata dia, FPCI berharap pemerintah tidak bersikap defensif dalam menerima masukan terkait isu ini. Karena dampak dari krisis iklim bisa lebih parah dari pandemi Covid-19.

Sementara, Associated Director Climate Polily Initiative, Tiza Mafira mengatakan, tahun 2019 suhu dunia telah naik 1,1 derajat celcius dibandingkan era praindustrial.

Dampak dari kenaikan suhu bumi tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan di seluruh dunia. Di antaranya sebut dia, di hutan Amazon, Brazil, hutan di California dan Alaska Amerika Serikat (AS). Bahkan di negara-negara dingin sekalipun, hutannya juga terbakar.

Begitu juga dengan hutan di Australia, hutan Kalimantan dan Sumatera di Indonesia juga terbakar.

Atas perubahan iklim tersebut, menurutnya, Indonesia dan dunia harus mencapai nett zero emission pada 2050.

“Target itu agar bumi tidak memanas melebihi 1,5 derajat celcius. Untuk menjaga suhu di angka 1,5 derajat celcius, maka gas rumah kaca harus berkurang 45 persen di tahun 2030, dan benar-benar nol di 2050,” ujar Tiza pada acara yang sama.

Untuk mencapai target itu, Indonesia hanya punya waktu 10 tahun. Sehingga dia menyarankan semua pihak bertindak dari sekarang dengan berbagai aksi nyata.

“Kita cuma punya waktu 10 tahun lagi untuk bertindak sebelum terlambat, apabila kita ingin mencapai nett zero emission di tahun 2050. Jadi aksinya harus dari sekarang dan cepat bergerak,” pungkasnya.